LIVE

Menkeu Minta OIKN Evaluasi Pengusaha Lambat Bangun IKN

Menteri PUPR meminta Otorita IKN meninjau ulang pengusaha yang lamban membangun IKN agar proyek dapat segera dilanjutkan dan sesuai target waktu Presiden.

ikn
Menteri PUPR meminta Otorita IKN meninjau ulang pengusaha yang lamban membangun IKN agar proyek dapat segera dilanjutkan dan sesuai target waktu Presiden. (©© 2025 Antaranews)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengevaluasi para pengusaha yang dinilai lamban dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri PUPR seusai melakukan rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).

Percepatan Pembangunan IKN

Maruarar Sirait mengungkapkan banyaknya proyek yang telah dimulai (groundbreaking), namun progres pembangunannya masih minim. Beliau menekankan perlunya peninjauan ulang terhadap komitmen para pengusaha tersebut. "Banyak yang sudah groundbreaking, tetapi pembangunannya lambat. Pak Basuki (Kepala OIKN) setuju untuk meninjau ulang pengusaha yang sudah groundbreaking tapi pembangunannya lambat. Kita akan cari tahu apakah mereka masih berminat melanjutkan proyek atau tidak," jelas Maruarar.

Evaluasi dan Deadline

Tujuan peninjauan ini adalah untuk memastikan percepatan pembangunan IKN sesuai arahan Presiden. Dengan mengevaluasi komitmen para pengusaha, pemerintah dapat memastikan pemanfaatan waktu yang efisien. "Tidak perlu menunggu waktu 1,5 tahun. Kita akan melakukan evaluasi dan menanyakan langsung komitmen mereka. Ini sesuai arahan Presiden agar swasta yang serius diutamakan," tambah Maruarar.

Pengusaha yang tidak menunjukkan keseriusan akan diminta konfirmasi terkait kelanjutan proyek. Jika mereka tidak serius, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang lebih berkomitmen. "Kita perlu memberi deadline. Jika tidak ada progres, maka kesempatan akan diberikan kepada pihak lain. Presiden menekankan pentingnya deadline untuk penyelesaian proyek IKN," tegas Maruarar.

Kesimpulan

Langkah evaluasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan IKN dan memastikan hanya pihak yang berkomitmen yang terlibat dalam proyek strategis nasional tersebut. Hal ini sejalan dengan target percepatan pembangunan IKN sesuai arahan Presiden. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat berjalan efektif dan efisien.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Sambas
S
Reporter Sambas
Evaluasi Proyek Strategis Nasional: Arahan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi menginstruksikan Menko AHY dan Menko Airlangga untuk mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) secara menyeluruh, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menindaklanjuti masukan dari berbagai pihak.

ProyekStrategisNasional
Efisiensi Anggaran Kemenperin: Kinerja Tetap Prima, Target Terjaga

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1/2025 tak akan mengganggu kinerja dan pencapaian target, dengan berbagai langkah penghematan yang diterapkan.

Sumber Antara
Pemkab Penajam Paser Utara Efisiensikan Anggaran: Proyek Fisik Ditunda

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat edaran untuk efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, menunda proyek fisik dan belanja rutin untuk penyesuaian rasionalisasi.

Sumber Antara
Pemkab Penajam Paser Utara Efisiensikan Anggaran: Proyek Fisik Ditunda

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat edaran untuk efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, menunda proyek fisik dan belanja rutin untuk penyesuaian rasionalisasi.

Sumber Antara
100 Hari Kerja Menteri PU: Lanjutan Proyek Infrastruktur dan Fokus Swasembada

Menteri PU Dody Hanggodo melanjutkan berbagai proyek infrastruktur dalam 100 hari kerjanya, fokus pada penyelesaian proyek yang ada dan koneksi infrastruktur pendukung swasembada pangan, energi, dan air, sesuai arahan Presiden.

swasembada pangan
PMK 109/2024: Pemerintah Optimalkan Proyek Nasional

Pemerintah menerbitkan PMK 109/2024 untuk efisiensi biaya dan percepatan proyek nasional lewat fasilitas pembebasan bea masuk barang impor, diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

PMK1092024
Menteri PU Pastikan Kualitas Proyek Tetap Terjaga Meski Anggaran Dipangkas

Meskipun anggaran Kementerian PU dipotong hingga 80 persen, Menteri PU Dody Hanggodo memastikan kualitas proyek tetap terjaga dan berkomitmen menyelesaikan target dengan anggaran yang ada.

Sumber Antara
Kecurangan Pemilu: Ancaman di Berbagai Lini Masyarakat, Perlu Evaluasi Komprehensif

Akademisi menyoroti potensi kecurangan pemilu dari berbagai lini masyarakat, termasuk TNI dan ASN, serta menekankan perlunya evaluasi komprehensif regulasi dan proses pemilu.

#planetantara
Pemangkasan Anggaran PUPR: Proyek Infrastruktur Terancam?

Pemangkasan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp81 triliun berdampak pada proyek infrastruktur, meski proyek yang sudah berjalan akan dilanjutkan dengan prioritas pada proyek bersumber Hibah Luar Negeri dan SBSN.

konten ai
Efisiensi Anggaran: Pembangunan Tepat Sasar atau Penghambat Ekonomi?

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berpotensi mengarahkan pembangunan sesuai prioritas nasional, namun juga berisiko menekan pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan tepat dan berdampak pada sektor tertentu.

konten ai
Jembatan Batam-Bintan Layak Dibangun: Survei Rp68 Miliar Rampung

Survei tanah senilai Rp68 miliar menyatakan proyek jembatan Batam-Bintan layak dibangun, membuka jalan bagi pembangunan infrastruktur vital Kepri yang diproyeksikan akan menjadi pengubah permainan ekonomi.

Sumber Antara
Menteri UMKM: Jaga Daya Saing UMKM di Tengah Efisiensi Anggaran 2025

Menanggapi efisiensi anggaran 2025, Menteri UMKM Maman Abdurrahman berkomitmen menjaga daya saing UMKM lewat evaluasi KUR, kolaborasi antar kementerian, dan pembentukan holding UMKM.

Sumber Antara
Kinerja Penyelenggara Pemilu Pesawaran Dipertanyakan Usai Putusan MK

Akademisi Unila menilai kinerja penyelenggara pemilu di Pesawaran perlu dievaluasi setelah MK membatalkan hasil Pilkada karena cacat hukum dalam verifikasi calon.

#planetantara