Menkopukm Tegaskan Tak Ada Dana Talangan untuk 8 Koperasi Bermasalah

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan pemerintah tidak akan memberikan dana talangan kepada delapan koperasi bermasalah yang merugikan anggotanya hingga Rp26 triliun, namun akan berupaya memaksimalkan pemulihan dana.

Jakarta, 30 Januari 2024 - Menteri Koperasi dan UKM (Menkopukm), Budi Arie Setiadi, menegaskan pemerintah tidak akan menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk delapan koperasi bermasalah. Koperasi-koperasi tersebut telah menyebabkan kerugian hingga Rp26 triliun bagi para anggotanya.

Budi Arie menjelaskan, "Secara hukum, negara tidak berkewajiban melakukan bailout. Namun, kami tetap berkomitmen membantu menyelesaikan masalah ini semaksimal mungkin," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis lalu. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan memberikan dana talangan.

Meskipun demikian, Kemenkopukm akan berupaya keras memaksimalkan pemulihan dana atau recovery rate bagi anggota koperasi yang dirugikan. Namun, Budi Arie menekankan realita bahwa aset koperasi bermasalah tersebut tidak cukup untuk menutupi kerugian total. Ia berkata, "Kita tidak bisa berharap 100 persen dana kembali, tapi setidaknya ada recovery rate yang dapat meringankan beban para korban."

Dalam menangani kasus ini, Kemenkopukm telah melakukan empat langkah identifikasi. Keempat langkah tersebut meliputi identifikasi nilai aset, tata kelola, keanggotaan, dan homologasi. Skema pembayaran kerugian nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebelumnya, Menkopukm telah menyampaikan bahwa kerugian total dari delapan koperasi bermasalah tersebut mencapai Rp26 triliun. Kerugian tersebut berasal dari beberapa koperasi, di antaranya KSP Intidana (Rp930 miliar), Koperasi Lima Garuda (Rp570 miliar), Koperasi Timur Pratama Indonesia (Rp400 miliar), KSP Sejahtera Bersama (Rp8,6 triliun), dan KSP Indosurya Cipta (Rp13,8 triliun). Selain itu, KSP Pracico Inti Utama (Rp623 miliar), KSP Pracico Inti Sejahtera (Rp763 miliar), dan Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa (Rp226 miliar) juga turut berkontribusi pada kerugian tersebut.

Pemerintah menyadari besarnya kerugian yang dialami anggota koperasi. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan adil, serta memaksimalkan upaya pemulihan aset untuk meringankan beban para korban. Upaya ini dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku dan memperhatikan hak-hak seluruh pihak yang terlibat.

Ke depannya, pemerintah akan lebih meningkatkan pengawasan dan regulasi di sektor koperasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor koperasi di Indonesia.