Menkumham: Angka Narapidana yang Dapat Aamnesti Masih Belum Pasti

Menteri Hukum dan HAM menyatakan angka 19.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti masih belum final dan terus diverifikasi, dengan kemungkinan penambahan atau pengurangan.

#konten ai
Menteri Hukum dan HAM menyatakan angka 19.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti masih belum final dan terus diverifikasi, dengan kemungkinan penambahan atau pengurangan. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 17 Februari 2024 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas, mengumumkan bahwa jumlah narapidana yang akan menerima amnesti masih belum pasti. Angka 19.000 yang sebelumnya beredar masih dalam proses verifikasi dan berpotensi berubah.

Pernyataan ini disampaikan Menkumham saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil verifikasi terbaru, menyusul asesmen awal yang menyebutkan 44.000 narapidana berpotensi mendapatkan amnesti. Proses verifikasi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data dan kelayakan penerima amnesti.

Proses Verifikasi dan Target Pengumuman

Menkumham menekankan bahwa angka 19.000 narapidana masih bersifat sementara. Jumlah tersebut dapat bertambah atau berkurang setelah proses verifikasi tuntas. Pihaknya menargetkan penyelesaian verifikasi pada pekan ini, sehingga daftar narapidana yang akan mendapatkan amnesti dapat segera dikirimkan kepada Presiden. Setelah Presiden menerima daftar tersebut, akan diajukan pertimbangan ke DPR.

Terkait dengan target pengumuman, Menkumham berharap amnesti dapat diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, bahkan sebelum pengumuman remisi bagi narapidana lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proses amnesti dengan efisien dan transparan.

Usulan Aamnesti untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Menkumham juga membuka peluang usulan amnesti untuk anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal ini menanggapi usulan dari anggota Komisi XIII DPR RI dari daerah pemilihan Papua. Menkumham menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan amnesti kepada Presiden jika ada usulan resmi dan bukti niat integrasi serta kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dari para anggota KKB yang bersangkutan. Ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses amnesti.

Kesimpulan

Proses verifikasi amnesti untuk 19.000 narapidana masih berlangsung dan angka tersebut masih dapat berubah. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini secara transparan dan tepat waktu, dengan target pengumuman sebelum Idul Fitri 2025. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan usulan amnesti untuk anggota KKB yang menunjukkan niat untuk berintegrasi ke dalam NKRI. Proses ini menunjukan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan upaya pemulihan bagi narapidana yang berhak.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Menkumham Tegaskan: Napi Korupsi & Narkoba Tak Dapat Aamnesti

Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa narapidana kasus korupsi dan pengedar narkoba tidak termasuk dalam kriteria penerima amnesti, meskipun pemerintah tengah mempertimbangkan amnesti untuk beberapa kasus lainnya.

#konten ai
19.337 Narapidana Lolos Verifikasi Aamnesti, Rincian Lengkap dari Menteri Imipas

Menteri Imipas Agus Andrianto merinci 19.337 narapidana yang lolos verifikasi untuk mendapatkan amnesti, dengan rincian kategori dan jumlah yang beragam, termasuk pengguna narkotika, pelanggar UU ITE, dan narapidana berkebutuhan khusus.

#planetantara
Menekan Angka Perceraian: Himbauan Mentri Agama pada Penghulu

Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta penghulu untuk aktif membina keluarga guna menurunkan angka perceraian di Indonesia yang masih tinggi, terutama pada pernikahan di bawah lima tahun.

Perceraian
Usulan Aamnesti 7 Napi KKB di Makassar, Presiden yang Akan Memutuskan

Menkumham telah menyampaikan usulan amnesti untuk tujuh narapidana anggota KKB di Makassar kepada Presiden, keputusan akhir ada di tangan Presiden.

#planetantara
Efisiensi Anggaran Negara: Kunci Pemberian Amnesti bagi Narapidana?

Menteri Hukum dan HAM ungkap efisiensi anggaran negara sebagai keuntungan dari rencana amnesti bagi narapidana Indonesia yang bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas penjara dan mendorong reintegrasi sosial.

#planetantara
Buku Saku HAM untuk Narapidana: Kemenham Luncurkan Panduan Praktis

Kementerian HAM meluncurkan buku saku panduan HAM untuk 44.000 narapidana yang diusulkan mendapat amnesti, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak asasi manusia.

ham
Efisiensi Anggaran Pemerintah: KIP Kuliah dan UKT Aman!

Mendikbudristek dan Menkeu memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi beasiswa KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun anggaran 2025.

#planetantara
Anggota TNI AD Ancam Tembak di Kemang, Kini Ditahan

Seorang anggota TNI AD dari Kodam III/Siliwangi diamankan Denpom Jaya/2 karena diduga melakukan pengancaman penembakan di Kemang, Jakarta Selatan; pihak TNI AD menyatakan pelaku adalah oknum dan akan diproses sesuai hukum.

Pengancaman
Mukomuko Peringati Hari Jadi ke-22 Secara Sederhana, Hemat Anggaran

Pemerintah Kabupaten Mukomuko memperingati hari jadinya yang ke-22 dengan cara sederhana dan efisien, dengan memangkas kegiatan yang dianggap pemborosan anggaran.

Sumber Antara
Tukin Dosen Kemdikbudristek 2020-2024: Tak Bisa Dirapel, Anggaran 2025 Siap Cair

Sekjen Kemdikbudristek tegaskan tunjangan kinerja dosen ASN periode 2020-2024 tidak bisa dirapel karena tak dianggarkan, namun anggaran tukin 2025 sebesar Rp2,5 triliun telah disetujui.

#konten ai
Wamenag Imbau ASN Kemenag Riau Efisiensi Anggaran

Wakil Menteri Agama (Wamenag) meminta ASN Kemenag Riau untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan fasilitas kantor, mulai dari pembatasan perjalanan dinas hingga optimalisasi rapat daring.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran 2025: Pelayanan Pengadilan Terdampak, Sidang Keliling Terbatas

Efisiensi anggaran Mahkamah Agung (MA) tahun 2025 berdampak pada pelayanan pengadilan, termasuk pembatasan sidang keliling, meskipun gaji hakim tetap aman.

Sumber Antara