Menkumham Bungkam, Kasus Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto di KPK Jadi Sorotan

Menkumham Supratman Andi Agtas menolak berkomentar terkait kasus hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang sedang berproses di KPK, sementara publik menyoroti keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku.

Jakarta, 20 Februari 2025 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menkumham menilai tidak etis untuk berkomentar mengenai perkara yang masih dalam proses pengadilan. "Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan," ujarnya.

Pernyataan Menkumham ini muncul di tengah sorotan publik terhadap perkembangan kasus Hasto Kristianto yang kini terseret dalam kasus suap Harun Masiku. Kasus ini telah menarik perhatian luas dan menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Keengganan Menkumham untuk berkomentar semakin menambah pertanyaan publik mengenai transparansi dan keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus ini melibatkan sejumlah tokoh penting dan berpotensi menimbulkan dampak politik yang signifikan. Kejelasan dan transparansi dalam proses hukum menjadi hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, yaitu Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Jumlah suap yang disebutkan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Suap tersebut diberikan dalam kurun waktu 16-23 Desember 2019. "HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina," ujar Setyo.

Selain kasus suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hal ini menambah kompleksitas kasus dan semakin menarik perhatian publik. Tindakan hukum yang diambil KPK menunjukkan keseriusan dalam mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Kamis, 13 Februari 2025, hakim tunggal Djuyamto menolak gugatan praperadilan tersebut. Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon, namun jumlahnya nihil.

Penolakan gugatan praperadilan ini semakin memperkuat posisi KPK dalam menangani kasus yang melibatkan Hasto Kristianto. Keputusan hakim ini menunjukkan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan proses hukum yang akan dijalani oleh Hasto Kristianto.

Dengan ditolaknya gugatan praperadilan, proses hukum terhadap Hasto Kristianto akan berlanjut. Publik berharap agar proses hukum ini dapat berjalan secara transparan dan adil, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Publik berharap KPK dapat terus bekerja secara profesional dan independen dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas.

Kasus ini menimbulkan berbagai spekulasi dan analisis dari berbagai pihak. Beberapa pihak menilai kasus ini berpotensi mengganggu stabilitas politik, sementara yang lain menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau dan dianalisis oleh berbagai kalangan, baik dari segi hukum maupun politik.