Jaksa KPK membantah telah mengabaikan hak Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk mengajukan saksi meringankan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto siap mengawal persidangan kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat setelah praperadilannya gugur.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gugurkan praperadilan Hasto Kristiyanto terkait kasus perintangan penyidikan Harun Masiku; permohonan dinyatakan gugur karena perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan perintangan penyidikan, dengan hakim tunggal Rio Barten Pasaribu.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan proses penetapan P21 kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang dianggap dipaksakan dan melanggar HAM.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Dede Indra Permana, menyatakan kesiapannya mengawal proses persidangan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang didakwa terlibat suap dan obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto optimis praperadilan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan akan gugur, bahkan menyebut KPK telah dibenarkan oleh pengadilan.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto menilai KPK melanggar HAM dengan mempercepat proses peradilan dan mengabaikan hak tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Harun Masiku.

Sidang praperadilan Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku ditunda menunggu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta, yang menentukan gugur atau tidaknya praperadilan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan berkas perkara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ke Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

Menkumham Supratman Andi Agtas menolak berkomentar terkait kasus hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang sedang berproses di KPK, sementara publik menyoroti keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku.

KPK menahan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pengurusan PAW anggota DPR; penetapan tersangka ditegaskan murni penegakan hukum.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kesiapannya ditahan KPK terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, namun KPK menegaskan proses hukum berjalan murni tanpa muatan politik.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kooperatif memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, namun ia menyoroti dugaan politisasi dan pelanggaran hukum dalam proses tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, murni penegakan hukum tanpa muatan politik, setelah ditolaknya gugatan praperadilan.

Kuasa hukum Hasto Kristiyanto meminta penyidik KPK menunggu putusan praperadilan sebelum menentukan status tersangka kliennya terkait kasus dugaan suap Harun Masiku dan obstruction of justice.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto tidak akan menghentikan proses penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya.

KPK menegaskan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tetap berlangsung Kamis (20/2), meskipun telah mengajukan penundaan dan praperadilan ditolak.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan terhadap penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada 3 Maret 2025, terkait kasus dugaan suap dan obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku.