Hasto Kristiyanto Siap Ditahan KPK: Pupuk Demokrasi atau Politisasi Kekuasaan?

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kesiapannya ditahan KPK terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, namun KPK menegaskan proses hukum berjalan murni tanpa muatan politik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, telah menyatakan kesiapannya untuk ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 20 Februari. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, yang terkait dengan kasus Harun Masiku. Kasus ini melibatkan dugaan suap kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU, agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih.

Hasto, yang juga merupakan politikus asal Yogyakarta, menegaskan kesiapannya baik lahir maupun batin menghadapi proses hukum tersebut. Ia menyatakan bahwa kader PDI Perjuangan dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Meskipun ia menekankan bahwa dirinya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, Hasto justru melihat penahanan dirinya sebagai potensi penyebaran benih-benih demokrasi dan pupuk bagi penegakan hukum yang adil. “Oleh karena itulah ketika (penahanan) itu terjadi, semoga tidak ya, ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi ini, akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih,” ujarnya.

Kehadiran Hasto di KPK diklaim sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum, meskipun ia mengakui adanya kepentingan politik yang membayangi kasus ini. Namun, KPK dengan tegas membantah adanya politisasi dalam penetapan tersangka Hasto. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa penetapan tersangka Hasto murni berdasarkan kecukupan alat bukti, bahkan melebihi syarat minimal dua alat bukti yang dibutuhkan oleh undang-undang. Bukti-bukti tersebut sebagian besar telah diungkap di hadapan publik dalam sidang praperadilan sebelumnya, yang mana gugatan praperadilan Hasto ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan

Penetapan Hasto sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan. KPK menduga Hasto mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah (DTI), seorang advokat, untuk melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Suap tersebut diberikan pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019, bertujuan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hal ini menunjukkan kompleksitas kasus yang melibatkan dugaan suap dan upaya menghalangi proses penyidikan.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, pada Kamis, 13 Februari, menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan Hasto. Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Keputusan ini memperkuat penetapan tersangka Hasto dan menunjukkan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur.

Tanggapan Hasto dan KPK

Hasto menyatakan kesiapannya untuk ditahan, menggambarkan sikapnya yang menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menyampaikan pandangannya tentang potensi dampak penahanannya terhadap demokrasi dan penegakan hukum. Sementara itu, KPK menegaskan kembali bahwa proses hukum terhadap Hasto murni penegakan hukum tanpa muatan politik, didasari oleh kecukupan alat bukti yang telah dikumpulkan.

Pernyataan Hasto dan KPK memberikan dua sudut pandang yang berbeda namun sama-sama penting dalam memahami kompleksitas kasus ini. Pernyataan kesiapan Hasto menunjukkan sikap kooperatif, sementara penegasan KPK menekankan pada aspek hukum dan transparansi proses penyidikan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh penting partai politik dan berpotensi menimbulkan interpretasi politik. Namun, penting untuk tetap berpegang pada prinsip hukum dan menunggu proses hukum berjalan hingga tuntas.