KPK Periksa Hasto Kristiyanto: Tersangka Kasus Korupsi Harun Masiku

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Harun Masiku; praperadilannya ditolak.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Pemeriksaan ini dilakukan setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan Hasto sebagai tersangka menandai babak baru dalam kasus yang telah berlangsung beberapa waktu. Sebelumnya, pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan Hasto dan advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. KPK menduga keduanya terlibat dalam upaya melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR terpilih.

Kronologi Kasus dan Peran Hasto

Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melakukan lobi tersebut. Lebih lanjut, Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Total suap yang diberikan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Suap ini diberikan dalam periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019.

KPK juga menjerat Hasto dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hal ini menunjukkan dugaan keterlibatan Hasto dalam upaya menghambat proses hukum terkait kasus Harun Masiku. Kasus ini melibatkan beberapa pihak, termasuk Harun Masiku, Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina.

Perlu dicatat bahwa Hasto sebelumnya mengajukan praperadilan untuk menggugat status tersangka yang ditetapkan KPK. Namun, pada Kamis, 13 Februari 2024, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, menolak gugatan tersebut. Hakim menilai permohonan praperadilan Hasto kabur dan tidak jelas.

Materi Pemeriksaan dan Reaksi

Sampai saat ini, KPK belum merinci materi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Hasto. Namun, mengingat status tersangka dan dugaan keterlibatannya dalam berbagai aspek kasus, kemungkinan besar pemeriksaan akan mencakup detail transaksi keuangan, komunikasi, dan pertemuan yang terkait dengan upaya suap dan perintangan penyidikan.

Belum ada pernyataan resmi dari Hasto Kristiyanto maupun PDI Perjuangan terkait pemeriksaan ini. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur penting dalam politik Indonesia dan menyangkut integritas proses pemilihan umum.

Kesimpulan

Pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku merupakan perkembangan signifikan. Penolakan praperadilannya semakin memperkuat proses hukum yang sedang berjalan. Publik menantikan transparansi dan kejelasan dari KPK terkait hasil pemeriksaan dan langkah hukum selanjutnya. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam proses politik dan pemerintahan.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pemilihan umum untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan keadilan dalam sistem demokrasi. Kejelasan dan transparansi dalam proses hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia.