Hasto Kristiyanto Patuh Jalani Pemeriksaan KPK, Bantah Muatan Politik
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kooperatif memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, namun ia menyoroti dugaan politisasi dan pelanggaran hukum dalam proses tersebut.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pengganti antarwaktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK menandai sikap kooperatifnya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Namun, Hasto menegaskan bahwa ia meyakini adanya kepentingan politik di balik kasus yang menjeratnya. Ia hadir sebagai warga negara yang taat hukum, meskipun menganggap terdapat ketidakberesan dalam proses hukum tersebut.
Hasto Kristiyanto, yang juga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, dengan tegas menyatakan kepatuhannya terhadap proses hukum. Pernyataan ini disampaikan langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Meskipun ia meyakini adanya motif politik dalam kasus ini, ia tetap hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Sikap kooperatif ini, menurutnya, merupakan wujud penghormatan terhadap hukum dan negara.
Namun, Hasto juga tidak tinggal diam. Ia menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi sorotan, termasuk dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengumpulan bukti. Ia menuding adanya pelanggaran serius dalam proses hukum, seperti penyitaan barang milik DPP PDI Perjuangan dan interogasi tanpa surat panggilan resmi. Selain itu, Hasto juga menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaktransparanan proses hukum yang seharusnya terbuka untuk publik. Ia berharap proses hukum berjalan adil dan transparan.
Bantahan Terhadap Dugaan Politisasi
Di tengah proses hukum yang sedang dijalaninya, Hasto Kristiyanto secara tegas membantah adanya politisasi dalam kasus yang menjeratnya. Ia menekankan bahwa kehadirannya di KPK murni untuk memenuhi panggilan sebagai warga negara yang taat hukum. Hasto juga meminta doa dan kesabaran publik, mengungkapkan niatnya untuk mengikuti seluruh proses hukum dan memberikan keterangan sebaik-baiknya.
Perjalanan Hasto menuju Gedung KPK sendiri sempat mengalami kendala. Bus yang dipesannya dilaporkan dibatalkan hingga tiga kali. Namun, kendala tersebut tidak menghalanginya untuk tetap hadir dan memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia tetap menunjukkan komitmennya untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
Menanggapi tudingan politisasi, KPK melalui Juru Bicara Tessa Mahardhika Sugiarto, kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto murni berdasarkan penegakan hukum dan tanpa muatan politik. KPK menyatakan bahwa penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti, bahkan melebihi syarat minimal dua alat bukti yang diatur dalam undang-undang.
Tessa menjelaskan bahwa sebagian besar alat bukti tersebut telah dibuka di hadapan publik dalam sidang praperadilan. KPK juga menekankan bahwa tidak diterimanya gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto membuktikan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dijalankan KPK telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kronologi Penetapan Tersangka dan Putusan Praperadilan
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, pada Kamis, 13 Februari, menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto. Hakim mengabulkan eksepsi dari Termohon dan menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima. Putusan ini semakin memperkuat posisi KPK dalam kasus ini.
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dilakukan pada Selasa, 24 Desember 2024. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu dugaan suap dan obstruction of justice. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan peran Hasto dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih.
Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Jumlah suap yang terlibat mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto masih terus berlanjut. Kooperatifnya dalam memenuhi panggilan KPK menunjukkan komitmennya terhadap proses hukum, meskipun ia tetap menyoroti beberapa dugaan pelanggaran hukum dan politisasi dalam kasus yang menimpanya. Publik pun menunggu perkembangan selanjutnya dari kasus ini.
