KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka, Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan, menolak praperadilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil dan menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka. Pemanggilan dilakukan pada Kamis, 20 Februari, terkait kasus dugaan suap pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Hasto sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan tersebut, meskipun sebelumnya mengajukan praperadilan yang ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. "(Pemeriksaan) terjadwal hari ini," ujar Tessa saat dikonfirmasi. Sementara itu, Hasto menyatakan akan memenuhi panggilan KPK sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara. Ia juga menyinggung sidang praperadilan yang telah dijalaninya dan menyebut adanya kejanggalan dalam proses tersebut.
Pernyataan Hasto terkait kejanggalan dalam sidang praperadilan menjadi sorotan. Ia menekankan bahwa dirinya bukan pejabat negara, sehingga tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, pada 13 Februari sebelumnya telah menolak gugatan praperadilan Hasto, menyatakan permohonan tersebut kabur dan tidak jelas.
Kasus Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan
Penetapan Hasto sebagai tersangka terkait dua kasus utama. Pertama, dugaan suap dalam pengurusan PAW anggota DPR. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto diduga mengatur dan mengendalikan seorang advokat, Donny Tri Istiqomah, untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR terpilih. Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Kedua, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hal ini menunjukkan dugaan keterlibatan Hasto dalam upaya menghambat proses penyidikan kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dengan total suap sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
Suap tersebut bertujuan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I. Dengan demikian, penetapan Hasto sebagai tersangka menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa memandang latar belakang politiknya.
KPK menetapkan Hasto dan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru pada 24 Desember 2024. Proses hukum akan terus berlanjut, dan Hasto akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh KPK untuk mengungkap seluruh fakta dan detail kasus ini.
Tanggapan Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto, dalam keterangan terpisah, menyatakan akan kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Ia menegaskan bahwa dirinya akan mematuhi proses hukum yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh PDI Perjuangan. Meskipun demikian, Hasto tetap menyoroti adanya kejanggalan dalam proses praperadilan yang dijalaninya.
Ia berpendapat bahwa dirinya tidak termasuk pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Pernyataan ini menjadi bagian dari pembelaan Hasto terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Proses hukum selanjutnya akan menentukan kebenaran dan keadilan dalam kasus ini.
Langkah KPK dalam memanggil dan menetapkan Hasto sebagai tersangka menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi di Indonesia, tanpa pandang bulu. Publik kini menunggu kelanjutan proses hukum dan pengungkapan fakta-fakta yang lebih lengkap terkait kasus ini.
Proses hukum yang sedang berjalan ini akan menjadi perhatian publik dan pengamat politik. Bagaimana perkembangan selanjutnya dan putusan pengadilan akan menjadi penentu bagi masa depan karier politik Hasto Kristiyanto.
