Menlu AS Tegaskan Pertemuan Utusan AS-Hamas Hanya Sekali, Upaya Pembebasan Sandera Terus Berlanjut

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan pertemuan utusan AS dengan Hamas hanya terjadi sekali dalam upaya pembebasan sandera Israel, termasuk warga negara AS, meskipun negosiasi terus berlanjut melalui jalur lain.

Washington, 11 Maret 2024 - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, memberikan klarifikasi terkait pertemuan antara utusan Presiden Donald Trump, Adam Boehler, dengan kelompok Palestina Hamas. Pertemuan tersebut, menurut Rubio, bersifat insidental dan hanya terjadi sekali saja. Pernyataan ini disampaikan Rubio di tengah upaya pembebasan sandera Israel yang melibatkan warga negara AS.

Rubio menjelaskan kepada wartawan pada Senin (10/3) waktu setempat bahwa pertemuan Boehler dengan Hamas semata-mata didorong oleh tugasnya sebagai utusan khusus untuk urusan sandera. Tujuannya adalah untuk berbicara langsung dengan pihak yang memiliki kendali atas para sandera dan mendapatkan informasi penting guna memfasilitasi pembebasan mereka. Meskipun demikian, Rubio menekankan bahwa upaya ini tidak membuahkan hasil hingga saat ini.

Ia menambahkan bahwa jalur utama negosiasi untuk pembebasan sandera tetap melalui utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang bekerja melalui Qatar. Rubio juga kembali mendesak Hamas untuk membebaskan semua sandera yang ditahan.

Adam Boehler, dalam beberapa wawancara dengan televisi Israel dan AS pada Minggu (9/3), mengonfirmasi perbincangan langsungnya dengan Hamas mengenai pemulangan seluruh sandera Israel, termasuk mereka yang memiliki kewarganegaraan Amerika. Menlu Rubio memuji kinerja Boehler, menyebutnya luar biasa dan berhasil membebaskan banyak orang di seluruh dunia.

Pernyataan Rubio disampaikan saat ia dalam perjalanan menuju Arab Saudi. Di sana, pejabat AS dan Ukraina akan bertemu pada Selasa (11/3) untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Situasi ini menunjukkan kompleksitas tantangan diplomasi AS di Timur Tengah dan Eropa Timur.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya memperpanjang fase pertama pertukaran tahanan. Upaya ini bertujuan untuk membebaskan lebih banyak tahanan Israel tanpa memenuhi kewajiban militer atau kemanusiaan yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk menenangkan kelompok garis keras di pemerintahannya.

Namun, Hamas menolak pendekatan Netanyahu. Mereka bersikeras agar Israel mematuhi ketentuan gencatan senjata dan mendesak para mediator untuk segera memulai negosiasi fase kedua. Fase kedua ini mencakup penarikan penuh pasukan Israel dan diakhirinya konflik.

Perlu diingat bahwa gencatan senjata telah berlaku sejak Januari 2024, mengakhiri perang di Gaza yang menewaskan hampir 48.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Perang tersebut juga mengakibatkan kerusakan besar di wilayah tersebut.

Pernyataan Menlu AS ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kompleksitas negosiasi pembebasan sandera dan dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah. Meskipun pertemuan langsung dengan Hamas hanya terjadi sekali, upaya diplomasi terus dilakukan melalui jalur lain untuk mencapai penyelesaian yang damai dan pembebasan semua sandera.