Menperin dan Menhub Sepakati Penerapan Segera Kebijakan Zero ODOL

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menhub Budi Karya Sumadi sepakat untuk segera memberlakukan kebijakan Zero ODOL guna menekan biaya logistik, meningkatkan keselamatan jalan raya, dan mengurangi praktik pungli.

Jakarta, 19 Februari 2024 - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mencapai kesepakatan untuk segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (ODOL). Kebijakan ini melarang pengoperasian truk-truk yang membawa muatan berlebih di jalan raya. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memberantas praktik ODOL yang selama ini meresahkan dan merugikan berbagai pihak.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, "Kami hari ini memformalkan, meresmikan sebuah kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian bahwa sudah saatnya kebijakan Zero ODOL itu diimplementasikan, dilaksanakan di lapangan." Beliau menekankan pentingnya langkah ini untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan aman.

Penerapan kebijakan Zero ODOL ini didorong oleh berbagai pertimbangan penting. Selain menekan biaya logistik jangka panjang, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli), meningkatkan keselamatan di jalan raya, serta mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing bangsa.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan dukungan penuh terhadap penerapan kebijakan Zero ODOL. Beliau menjelaskan bahwa fokus utama penerapan kebijakan ini adalah pada perusahaan logistik yang berpotensi melakukan pelanggaran ODOL. Penerapan kebijakan ini, tegas Menperin, tidak terkait langsung dengan sektor industri produksi.

Lebih lanjut, Menperin mengusulkan beberapa strategi untuk mendukung implementasi kebijakan Zero ODOL. Diantaranya adalah pemberian insentif kepada perusahaan logistik yang patuh, pengembangan sarana dan prasarana seperti peningkatan kualitas jalan, kesiapan armada yang memadai, penguatan sumber daya manusia (SDM) di sektor logistik, serta optimalisasi fungsi jembatan timbang.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan berbagai upaya antisipatif, termasuk sosialisasi kebijakan Zero ODOL dan mempersiapkan industri alat angkut untuk memenuhi potensi peningkatan investasi yang dibutuhkan. Kemenperin juga meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menertibkan petugas dan aparat yang terlibat dalam praktik pungli atau pemasangan stiker terkait ODOL.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan kesepakatan ini sebagai komitmen pemerintah untuk menjamin keselamatan transportasi darat. Beliau menegaskan bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL akan dilakukan secara langsung tanpa adanya tahapan peralihan.

"Kita sepakat bahwa pelaksanaan atau penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi," kata Menhub Budi Karya Sumadi. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ODOL dan menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien.

Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan menekan biaya logistik dan meningkatkan keselamatan jalan raya, diharapkan daya saing produk Indonesia dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, penerapan kebijakan Zero ODOL juga diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk-truk yang kelebihan muatan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi kerugian ekonomi akibat kecelakaan.

Pemerintah menyadari bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL membutuhkan persiapan yang matang. Oleh karena itu, berbagai upaya antisipatif telah dan akan terus dilakukan. Upaya tersebut meliputi sosialisasi kepada para pelaku usaha di sektor logistik, peningkatan kapasitas jembatan timbang, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

Pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada perusahaan logistik yang berkomitmen untuk mematuhi peraturan. Dukungan tersebut dapat berupa insentif fiskal atau non-fiskal. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha dapat beradaptasi dengan kebijakan Zero ODOL dan tetap dapat menjalankan bisnisnya secara efisien dan aman.

Penerapan kebijakan Zero ODOL merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Komitmen bersama antara Menperin dan Menhub menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.