Mensos Ajak Pilar Sosial di Jatim Kerja Terarah Entaskan Kemiskinan Ekstrem
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak pilar sosial di Nganjuk dan Jombang, Jawa Timur, untuk kerja terarah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan target graduasi KPM PKH.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf baru-baru ini mengajak 452 pilar sosial dari Kabupaten Nganjuk dan Jombang, Jawa Timur, untuk bekerja secara terarah dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan strategi terpadu dalam pencapaian tujuan tersebut.
Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu, Mensos Saifullah Yusuf menekankan perlunya kerja keras dan keterpaduan antar kementerian, pemerintah daerah, dan pendamping sosial. Salah satu strategi utama yang dibahas adalah graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Mensos berharap agar para pendamping sosial dapat berperan aktif dalam memberdayakan KPM agar lepas dari ketergantungan bantuan sosial.
Mensos juga menyampaikan target ambisius bagi setiap pendamping PKH, yaitu melakukan graduasi minimal 10 KPM setiap tahun. Hal ini bertujuan agar KPM dapat mandiri secara ekonomi dan tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah. "Minimal itu (10) dan yang direncanakan (pemberdayaan) bukan yang meninggal. Siap ya," tegas Mensos Saifullah Yusuf.
Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Mensos Saifullah Yusuf meminta para pendamping PKH untuk memahami profil KPM secara mendalam agar dapat memberikan intervensi yang tepat dan efektif. Ia juga menegaskan bahwa KPM tidak boleh menerima bansos lebih dari lima tahun tanpa evaluasi. Setelah lima tahun menerima bantuan, KPM seharusnya telah mengikuti program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha.
"Harus dievaluasi kalau lebih dari lima tahun, harusnya sudah pindah ke program pemberdayaan. Bantuannya modal usaha, pelatihan, bantuannya pemberdayaan," jelas Mensos. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga ditekankan sebagai basis data terintegrasi untuk pemberantasan kemiskinan. DTKS akan membantu mengidentifikasi 10 persen penduduk termiskin sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa para pendamping sosial merupakan garda terdepan dalam upaya ini. "Ibu-ibu, bapak-bapak inilah yang menjadi ujung tombak yang akan menggraduasi. Orang miskin ini menjadi orang yang berdaya dan mandiri," kata Wamensos.
Implementasi di Lapangan
Sebagai contoh, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp420 miliar di Kabupaten Jombang untuk 116 ribu KPM. Bantuan PKH sebesar Rp141 miliar dan bantuan sembako Rp258 miliar menjadi bansos dengan nilai tertinggi. Oleh karena itu, peran 155 pendamping PKH di Jombang sangat krusial dalam optimalisasi program pemberdayaan dan graduasi KPM.
Siti Aminah (34), seorang pendamping PKH dari Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, menyambut positif arahan Mensos dan Wamensos. Ia menyatakan kesiapannya untuk mencapai target graduasi 10 KPM per tahun. "Semoga dengan adanya DTSEN semakin baik dan tepat sasaran. Saya juga siap untuk graduasi (10 KPM tiap tahun), insyaallah sanggup," ujarnya.
Program pengentasan kemiskinan ekstrem ini memerlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan strategi yang terarah, pemanfaatan data yang akurat, dan pendampingan yang intensif, diharapkan target pengentasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai.