Mensos Dorong KPM Menuju Kemandirian Ekonomi, Targetkan 1.730 Keluarga Lepas dari Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) agar mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan sosial, menargetkan 1.730 KPM di Jawa Timur graduasi tahun ini.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya kemandirian ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam kunjungan Safari Ramadhan di Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (9/3), Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh menjadi sandaran selamanya. Ia mendorong KPM untuk berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gus Ipul bertemu dengan 400 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di Masjid Agung Al Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi KPM dan memastikan efektivitas program Kemensos. "Kami sedang membuat rencana strategi agar penerima manfaat bisa naik kelas, dari penerima bantuan sosial menjadi keluarga mandiri, keluarga berdaya," ungkap Gus Ipul.

Mensos menjelaskan bahwa PKH merupakan program andalan Kemensos, menaungi sekitar 10 juta KPM di Indonesia, 4 juta di Jawa Timur, dan lebih dari 118 KPM di Kabupaten Nganjuk. Ia juga menekankan pentingnya validasi data untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp474 miliar di Kabupaten Nganjuk, terdiri dari PKH (Rp167,8 miliar) dan Program Sembako (Rp286,8 miliar).

Gus Ipul menargetkan setiap dari 173 Pendamping PKH mampu mendorong 10 KPM untuk graduasi setiap tahunnya. Artinya, diharapkan sebanyak 1.730 KPM PKH dapat lepas dari ketergantungan bansos setiap tahun. "Pendamping PKH harus bikin rencana baru, pola pikir baru, dan semangat baru (untuk mendorong graduasi KPM)," tegas Gus Ipul. Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melalui aplikasi Cek Bansos untuk melaporkan usulan atau sanggahan terkait data penerima manfaat.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan pentingnya masyarakat memiliki penghasilan sendiri, terutama bagi mereka yang masih sehat dan produktif. "Kalau sudah punya penghasilan sendiri, masyarakat makmur, kalau masyarakat makmur, negara maju, negara makmur. Negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” kata Agus Jabo. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kemensos terus berupaya meningkatkan akurasi data melalui pemutakhiran data dan validasi. Peran pendamping PKH sangat krusial dalam memastikan efektivitas program dan mendorong kemandirian KPM. Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan semakin banyak keluarga yang dapat lepas dari ketergantungan bansos dan mencapai kemandirian ekonomi.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Kemensos terus melakukan validasi dan pemutakhiran data. Masyarakat juga diimbau untuk aktif menggunakan aplikasi Cek Bansos untuk melaporkan jika ada keluarga yang tidak layak menerima bantuan atau sebaliknya, keluarga yang layak namun belum terdaftar. Data yang masuk akan diverifikasi oleh BPS, petugas Kemensos, dan dinas sosial setempat sebelum diproses lebih lanjut.

Program PKH dan Program Sembako merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan. Alokasi bantuan yang tinggi di Kabupaten Nganjuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya tersebut. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada peran aktif pendamping PKH dan partisipasi masyarakat dalam memastikan data yang akurat dan mendorong KPM menuju kemandirian ekonomi.

Dengan strategi terpadu dan berkelanjutan, diharapkan semakin banyak KPM yang dapat meningkatkan taraf hidupnya dan lepas dari ketergantungan bansos. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.