Mensos Gus Ipul Bantah Anggaran Komnas Disabilitas Tersisa Rp500 Juta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah kabar hoaks yang beredar di media sosial terkait efisiensi anggaran Komnas Disabilitas yang hanya menyisakan Rp500 juta.
Jakarta, 28 Februari 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan klarifikasi terkait polemik efisiensi anggaran di Komisi Nasional Disabilitas (KND). Klarifikasi ini disampaikan menyusul informasi yang beredar luas di media sosial yang menyatakan bahwa anggaran KND setelah efisiensi hanya tersisa Rp500 juta. Informasi tersebut dibantah tegas oleh Mensos.
"Jadi saya ingin sampaikan bahwa dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih, dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih, jadi tidak benar seperti yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta," tegas Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat.
Bantahan tersebut disampaikan langsung oleh Mensos untuk meluruskan kesalahpahaman publik. Ia memastikan bahwa program bantuan sosial (bansos) dan layanan terapi untuk penyandang disabilitas tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran.
Efisiensi Anggaran Tanpa Pengurangan Layanan Disabilitas
Gus Ipul menekankan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan. "Kalau untuk bansos disabilitas, kemudian layanan terapi untuk penyandang disabilitas, sama sekali tidak ada yang dikurangi. Bahkan di 30 sentra kita, kemarin saya cek ke Palembang, Sumatera Selatan, dan segala macam, layanan-layanan untuk para penyandang disabilitas semua jalan," ujarnya.
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa layanan tenaga medis dan pendamping bagi penyandang disabilitas juga tetap berjalan seperti biasa. "Kemudian yang melayani, baik itu tenaga medis, maupun para pendamping juga jalan, karena biaya untuk pelayanan itu juga tidak dikurangi. Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dan tidak dikurangi," paparnya.
Gus Ipul merinci prinsip-prinsip efisiensi anggaran yang diterapkan. Pertama, bansos yang diberikan langsung kepada masyarakat tidak dikurangi. Kedua, anggaran operasional yang terkait dengan penyaluran bansos juga tetap dijaga. Ketiga, gaji pegawai dan honor pendamping tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
Keempat, efisiensi tidak akan mengurangi kualitas, kinerja, dan semangat kerja. Kelima, efisiensi dijalankan tanpa mengganggu pelayanan publik. Semua prinsip ini dipegang teguh untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak merugikan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
Rincian Anggaran KND Setelah Efisiensi
Mensos Gus Ipul juga memaparkan data rinci terkait anggaran KND tahun 2025. Sebelum efisiensi, pagu anggaran KND mencapai Rp6.915.689.000. Setelah efisiensi, anggaran tersisa Rp3.885.502.000. Dengan demikian, anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp3.030.187.000.
Rincian anggaran yang dapat digunakan meliputi belanja gaji/jasa lainnya (honor staf, honor pelaksana, honor tenaga ahli, honor tenaga teknis/PPNPN) dan keperluan sehari-hari perkantoran, belanja pengiriman surat, honor satuan kerja, barang operasional lainnya, dan belanja perjalanan dinas dalam negeri sejumlah Rp2.222.938.000.
Sisa efisiensi sebesar Rp807.249.000 dialokasikan untuk perjalanan dinas, belanja bahan, belanja barang persediaan konsumsi, langganan, belanja sewa, dan belanja jasa profesi. Data ini menunjukkan bahwa anggaran KND masih cukup untuk menjalankan program dan layanan bagi penyandang disabilitas.
Klarifikasi Mensos Gus Ipul diharapkan dapat meluruskan informasi yang keliru dan memberikan pemahaman yang benar kepada publik terkait efisiensi anggaran KND. Pemerintah memastikan komitmennya untuk tetap memberikan dukungan dan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas di Indonesia.