Mensos Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Kesejahteraan Sosial Kaltim
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran di Kalimantan Timur.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf baru-baru ini mengunjungi Kalimantan Timur (Kaltim) dan menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memanfaatkan data akurat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kunjungan tersebut dilakukan pada Sabtu di Samarinda, Kaltim, di mana Mensos berdialog dengan berbagai pilar sosial. Beliau menyampaikan bahwa penggunaan data yang tepat sasaran akan sangat krusial dalam penyaluran bantuan sosial.
Dalam dialog tersebut, Mensos Saifullah Yusuf secara khusus menyoroti peran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menjelaskan bahwa DTSEN menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan data yang akurat, kesalahan penyaluran bantuan dapat diminimalisir dan bantuan dapat tepat sasaran, terutama bagi 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1).
Mensos juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Inpres tersebut menekankan pentingnya semua pihak di lingkungan pemerintah untuk menggunakan data yang sama dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial serta menghindari duplikasi data dan program.
Kerja Sama Lintas Sektoral dan Pentingnya Data Akurat
Mensos menekankan pentingnya meninggalkan ego sektoral dan bekerja sama demi mencapai target kesejahteraan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Beliau mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait, untuk bersinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. "Baik itu pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga terkait, mari kita meninggalkan ego sektoral dan bekerja bersama demi mencapai target kesejahteraan yang ditetapkan oleh Presiden," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Lebih lanjut, Mensos menargetkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahunnya agar dapat bergraduasi dan mandiri. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Kementerian Sosial sendiri telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp400 miliar untuk Kaltim, yang akan disalurkan kepada lebih dari 115.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, Mensos juga mengakui adanya dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di masa lalu. Oleh karena itu, penggunaan data yang akurat menjadi sangat penting untuk memperbaiki hal tersebut dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Profil Kemiskinan di Kaltim dan Upaya Pengentasannya
Mensos juga menyoroti profil kemiskinan di Kaltim, di mana sebagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Kondisi ini membutuhkan strategi khusus dalam penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di daerah-daerah terpencil sekalipun.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Mensos mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama. Kerja sama ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Presiden memberikan perhatian besar terhadap anggaran bantuan sosial yang mencapai lebih dari Rp500 triliun. Oleh karena itu, penggunaan data yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara tepat dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pilar-Pilar Sosial yang Terlibat
Dialog bersama Mensos Saifullah Yusuf dihadiri oleh berbagai pilar sosial di Kaltim, antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Organisasi Sosial (Orsos) Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kaltim.
Kesimpulannya, penggunaan data yang akurat dan kerja sama lintas sektoral merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak, diharapkan bantuan sosial dapat tepat sasaran dan mampu memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian.