LIVE

Menteri Koperasi Bentuk Pos Pengaduan untuk Permasalahan Koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meluncurkan pos pengaduan terintegrasi untuk menangani permasalahan koperasi di Indonesia, memberikan akses daring dan luring bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan.

kemenkopukm
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meluncurkan pos pengaduan terintegrasi untuk menangani permasalahan koperasi di Indonesia, memberikan akses daring dan luring bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. (©© 2025 Antaranews)

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) membentuk pos pengaduan untuk masalah koperasi. Langkah ini diumumkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Selasa, 28 Januari 2024 di Jakarta. Pos pengaduan ini merupakan pengembangan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang dialami koperasi di seluruh Indonesia.

Pos pengaduan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan permasalahan seputar koperasi. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan komitmen KemenKopUKM dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di sektor koperasi. Sistem terintegrasi ini akan menghubungkan pos pengaduan dengan Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah yang baru dibentuk. Satgas ini akan berperan dalam mediasi, audiensi, dan pengawasan preventif.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai saluran. Tidak hanya bisa datang langsung ke kantor KemenKopUKM di Jakarta, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui jalur daring. Saluran daring meliputi call center, email, telepon, WhatsApp, dan situs web resmi KemenKopUKM. KemenKopUKM juga menyediakan beberapa fasilitas pendukung untuk kenyamanan masyarakat dalam menyampaikan keluhan.

Menkop Budi Arie berharap pos pengaduan ini dapat mempermudah penyelesaian masalah dan mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan konstruktif. Semua pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah menciptakan interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan suara masyarakat didengar dan direspon.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor koperasi. Dengan adanya pos pengaduan ini, diharapkan akan tercipta suasana yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. KemenKopUKM berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan permasalahan koperasi.

Informasi lebih lanjut mengenai pos pengaduan dapat diakses melalui berbagai cara. Masyarakat dapat mengunjungi langsung kantor KemenKopUKM di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Alternatif lain, masyarakat dapat menghubungi call center di 1500 587, mengirim email ke surat@kop.go.id, menghubungi WhatsApp di +62 8111 451 587, atau mengunjungi situs web KemenKopUKM di https://kop.go.id/layanan.

Kesimpulannya, pembentukan pos pengaduan ini merupakan langkah signifikan dari KemenKopUKM untuk meningkatkan pelayanan dan respon terhadap permasalahan koperasi di Indonesia. Dengan menyediakan akses yang mudah dan beragam, pemerintah berharap dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong perkembangan koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Agus Salim
A
Reporter Agus Salim
Menkop: Penguatan Koperasi untuk Sejahterakan Rakyat Indonesia

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

#planetantara
Empat Strategi Menteri Koperasi untuk Tingkatkan Daya Saing Koperasi Indonesia

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memaparkan empat strategi kunci untuk mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan daya saing koperasi Indonesia, meliputi inovasi, diversifikasi usaha, peningkatan kapasitas anggota, dan kemitraan strategis.

ekonomi
Menkop Ajak Muslimat NU Ciptakan Pemerataan Ekonomi Lewat Koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengajak Muslimat NU berperan aktif dalam pemerataan ekonomi umat melalui pengembangan dan penguatan koperasi, guna mencapai target pemerintah dan mengatasi tantangan yang ada.

konten ai
Menkop Ajak Muslimat NU Ciptakan Pemerataan Ekonomi Lewat Koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengajak Muslimat NU berperan aktif dalam pemerataan ekonomi umat melalui pengembangan dan penguatan koperasi, guna mencapai target pemerintah dan mengatasi tantangan yang ada.

konten ai
Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah: Menkop Pastikan Langsung Kerja

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah 8 koperasi, termasuk mengembalikan aset dan memastikan pembayaran simpanan anggota.

Kemenkop
Menkopukm Tegaskan Tak Ada Dana Talangan untuk 8 Koperasi Bermasalah

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan pemerintah tidak akan memberikan dana talangan kepada delapan koperasi bermasalah yang merugikan anggotanya hingga Rp26 triliun, namun akan berupaya memaksimalkan pemulihan dana.

konten ai
Pemerintah Perkuat Modal Koperasi untuk Dongkrak Ekonomi Nasional

Menkop Budi Arie Setiadi tegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan modal koperasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#planetantara
Menkop Budi Arie Gandeng Raffi Ahmad: Gebrakan Baru untuk Kembangkan Koperasi di Indonesia

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berkolaborasi dengan Raffi Ahmad untuk menarik minat generasi muda dalam berkoperasi melalui program Duta Koperasi dan digitalisasi koperasi.

#planetantara
Menkop Pastikan PPKL Tetap Dibutuhkan Meski Anggaran Dipangkas

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) tetap dibutuhkan meskipun terjadi efisiensi anggaran Kementerian Koperasi, mengingat peran penting mereka dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

konten ai
Menkop Budi Arie: Efisiensi Anggaran Rp155 Miliar di Kemenkop untuk Program Kerakyatan

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan efisiensi anggaran Kemenkop sebesar Rp155,83 miliar di tahun 2025, dengan fokus pengurangan belanja operasional untuk mendanai program kerakyatan.

Sumber Antara
PT Pos Indonesia: Lepas Ketergantungan pada Pemerintah, Raih Potensi Pasar Logistik

Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mendorong PT Pos Indonesia untuk berinovasi dan mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah, memanfaatkan potensi pasar logistik yang menjanjikan.

Sumber Antara
100 Hari Kerja Menkop: Fokus Bangun Kepercayaan Publik pada Koperasi

Menkop Budi Arie Setiadi fokus tingkatkan kepercayaan masyarakat pada koperasi selama 100 hari kerja di Kabinet Merah Putih, melalui rebranding, revitalisasi, dan respon cepat terhadap keluhan masyarakat.

konten ai
22 Regulasi Hambat Pengembangan Koperasi di Indonesia, Butuh Revisi UU

Menteri Koperasi Budi Arie mengungkapkan 22 regulasi menghambat pengembangan koperasi di Indonesia, mendorong revisi UU Perkoperasian yang sudah usang dan meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional.

Sumber Antara