Menteri PKP Tinjau Tembok PIK: Nasib Warga Terdampak Jadi Sorotan

Menteri Perumahan Rakyat (PKP) meninjau tembok pembatas PIK 1 dan Kapuk Muara, merespon rencana pembongkaran yang menuai pro-kontra di tengah warga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, pada Sabtu, 2 Maret 2024, meninjau langsung tembok pembatas antara perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, Jakarta Utara. Peninjauan ini dilakukan setelah adanya rencana pembongkaran tembok yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Didampingi petugas PPSU, Menteri Ara menyusuri lokasi untuk melihat kondisi tembok dan tumpukan batu yang dikeluhkan warga sebagai penyebab banjir. Pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk warga setempat, telah dilakukan sebelumnya untuk mencari solusi terbaik.

Kunjungan Menteri PKP ke lokasi tembok diawali dengan pertemuan mediasi yang melibatkan berbagai pihak. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Utara, Camat Penjaringan, Lurah Kapuk Muara, perwakilan RW setempat, Polres Jakarta Utara, perwakilan warga, serta dua perusahaan pengembang, PT Lumbung Kencana Sakti dan PT Mandara Permai. Pertemuan difokuskan untuk membahas rencana pembukaan akses jalan yang berujung pada rencana pembongkaran tembok tersebut.

Rencana pembongkaran tembok ini ternyata menuai pro dan kontra di kalangan warga. Beberapa ketua RW menyetujui pembongkaran untuk membuka akses jalan baru, namun ada juga yang menolak karena dikhawatirkan akan berdampak pada rumah warga. Kehadiran Menteri PKP diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat.

Mediasi yang dilakukan sebelum peninjauan lokasi menghasilkan berbagai pandangan. Beberapa pihak mendukung pembongkaran tembok untuk membuka akses jalan yang lebih baik dan mengurangi risiko banjir. Namun, Ketua RW 01 Kapuk Muara, Purnomo, menyatakan penolakannya. "Saya Purnomo Ketua RW 01, saya harus menyatakan tidak setuju, saya akan membantu warga khususnya RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka itu adalah warga yang (akan) berdampak langsung," ungkap Purnomo.

Purnomo menekankan bahwa pembongkaran tembok akan berdampak langsung pada sejumlah keluarga di RW 02. Hal ini menjadi pertimbangan penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pernyataan Purnomo mewakili kekhawatiran warga yang merasa terancam oleh rencana pembangunan tersebut.

Perdebatan ini menyoroti pentingnya memperhatikan aspek sosial dan dampak terhadap warga sekitar dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah dituntut untuk mencari solusi yang tidak hanya mengutamakan aspek infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi perdebatan tersebut, Menteri PKP mendorong Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1 paling lambat tanggal 15 Maret 2025. Penetapan lokasi ini menjadi langkah krusial untuk menyelesaikan masalah akses jalan dan mengurangi dampak negatif bagi warga.

Menteri Ara juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari proyek ini. "Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusia tetapkan lokasi selain mungkin yang aksesibel baik bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur," tegas Menteri Ara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meminimalkan penggusuran rumah warga.

Selain itu, Menteri PKP juga meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok PIK 1 yang dikeluhkan warga sebagai penyebab banjir. Solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Peninjauan langsung oleh Menteri PKP menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Proses mediasi dan peninjauan lapangan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan, yang memperhatikan kepentingan semua pihak dan meminimalisir dampak negatif terhadap warga sekitar.