Menteri Trenggono Perintahkan Bongkar Pagar Laut Tangerang 48 Jam
Menteri Kelautan dan Perikanan memerintahkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang dalam waktu 48 jam, melibatkan TNI AL, nelayan, dan instansi terkait.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan ultimatum untuk membongkar pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Perintah tegas itu disampaikan pada 20 Januari 2024, menargetkan pembongkaran sepanjang 30,16 kilometer dalam waktu 48 jam.
Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto Darwin, menjelaskan bahwa perintah tersebut langsung ditujukan kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono. Doni menambahkan bahwa waktu 48 jam ini sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab atas keberadaan pagar tersebut untuk segera melapor.
Dirjen PSDKP telah diinstruksikan untuk mempersiapkan segala keperluan, termasuk logistik, personel, armada, dan koordinasi lintas instansi. Proses pembongkaran tidak dilakukan sendiri oleh KKP. Doni menjelaskan, "Proses ini akan melibatkan TNI AL, instansi terkait, unsur keamanan lainnya, nelayan setempat, serta pakar lingkungan dan pelayaran untuk memastikan operasi berjalan cepat, tepat, dan terukur."
Penting untuk ditekankan bahwa pembongkaran akan dilakukan sesuai koridor hukum dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. KKP menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian laut Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. "KKP tetap berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia untuk kesejahteraan bersama," tegas Doni.
Sebelumnya, pada Sabtu, 18 Januari 2024, sebanyak 600 personel TNI AL bersama nelayan telah memulai proses pembongkaran. Pembongkaran dimulai di Tanjung Pasir dan direncanakan bertahap hingga Pantai Kronjo. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menyatakan pembongkaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari Tanjung Pasir dengan target dua kilometer per hari.
Meskipun TNI AL dan nelayan telah memulai aksi pembongkaran, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady, menyebutkan target penyelesaian pembongkaran adalah 10 hari ke depan, dengan rata-rata pembongkaran dua kilometer per hari. Hal ini mengindikasikan adanya strategi bertahap dan terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pagar laut tersebut.
Perintah Menteri Trenggono untuk membongkar pagar laut ilegal di Tangerang menunjukan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang mengganggu kelestarian lingkungan dan kedaulatan laut Indonesia. Pembongkaran ini melibatkan berbagai pihak, memastikan proses berjalan efektif dan sesuai aturan hukum yang berlaku.