MK Kabulkan 26 Gugatan Sengketa Pilkada: PSU di 24 Daerah
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 26 gugatan sengketa Pilkada, yang meliputi 24 daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), 1 rekapitulasi suara ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 26 perkara sengketa Pilkada dengan mengabulkan gugatan para pihak terkait. Keputusan ini berdampak pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifuddin, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada Kamis lalu di Jakarta. Putusan MK ini melibatkan berbagai jenis tindakan korektif, mulai dari PSU hingga rekapitulasi ulang suara.
Dari 26 perkara yang dikabulkan, sebanyak 24 daerah diharuskan melaksanakan PSU. Ketua KPU menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam cakupan PSU, dengan 14 daerah yang akan melaksanakannya di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan daerah lainnya hanya akan melaksanakan PSU di beberapa TPS saja. Selain PSU, MK juga memerintahkan rekapitulasi suara ulang di satu daerah dan perbaikan keputusan KPU di satu daerah lainnya. Ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang muncul dalam proses Pilkada tersebut.
Afifuddin juga menyampaikan bahwa putusan MK menetapkan batas waktu yang berbeda-beda untuk pelaksanaan PSU di setiap daerah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas MK dalam mempertimbangkan kondisi spesifik di setiap wilayah. Beberapa daerah diberi waktu 30 hari, beberapa lainnya 45 hari, dan ada pula yang diberi waktu hingga 60 hari untuk menyelesaikan PSU. Variasi waktu ini menunjukkan adanya pertimbangan khusus terkait kendala geografis, logistik, dan keamanan di masing-masing daerah.
Daftar Daerah yang Memerlukan PSU dan Tindakan Korektif Lainnya
Berikut adalah daftar 26 daerah yang gugatan sengketa Pilkadanya dikabulkan oleh MK, yang meliputi berbagai jenis tindakan korektif:
- Provinsi Papua
- Kota Banjarbaru
- Kota Sabang
- Kota Palopo
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Pesawaran
- Kabupaten Empat Lawang
- Kabupaten Barito Utara
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Kepulauan Talaud
- Kabupaten Gorontalo Utara
- Kabupaten Bengkulu Selatan
- Kabupaten Serang
- Kabupaten Siak
- Kabupaten Parigi Moutong
- Kabupaten Bangka Barat
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kabupaten Banggai
- Kabupaten Bungo
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Mahakam Ulu
- Kabupaten Boven Digoel
- Kabupaten Pulau Taliabu
- Kabupaten Jayapura
- Kabupaten Puncak Jaya
Keputusan MK ini tentunya akan berdampak signifikan pada proses penetapan kepala daerah terpilih di wilayah-wilayah tersebut. Pelaksanaan PSU diharapkan dapat berjalan lancar dan demokratis, serta menghasilkan hasil pemilihan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip keadilan.
Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah ini menandakan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada. KPU dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat memastikan pelaksanaan PSU sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terus terjaga.