Mobilisasi Gaza: Harapan Perubahan Fundamental dari Mantan Pelapor PBB

Mantan pelapor khusus PBB, Richard Falk, menilai mobilisasi rakyat di Gaza berpotensi memaksa Netanyahu dan Trump mengubah kebijakan mereka terhadap Palestina, khususnya rencana kontroversial Trump untuk Gaza.

Mantan pelapor khusus PBB untuk Palestina, Richard Falk, baru-baru ini menyatakan keyakinannya bahwa mobilisasi rakyat di Jalur Gaza dapat menjadi faktor penentu perubahan kebijakan signifikan dari pemerintahan Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan Falk dalam sebuah konferensi di Istanbul, Turki, menanggapi situasi terkini di Gaza dan rencana kontroversial Presiden Trump.

Falk menekankan tingginya tingkat keputusasaan di Gaza, yang menurutnya hanya dapat diatasi melalui mobilisasi massa. Ia percaya bahwa hanya tekanan dari rakyat Palestina yang dapat mengubah perilaku pemerintahan berpengaruh seperti Israel dan AS, yang saat ini dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Falk menggambarkan rencana Trump untuk masa depan Gaza sebagai visi yang suram, bahkan menyebutnya sebagai 'proyek properti raksasa' yang akan memperkaya investor konstruksi dan menciptakan apa yang disebut 'Riviera Timur Tengah'.

Rencana Trump untuk mengambil alih Gaza dan memukimkan kembali penduduknya telah menuai kecaman luas. Banyak negara dan organisasi internasional menganggap rencana tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis. Falk sendiri mengkritik keras dukungan eksplisit Trump terhadap tindakan Israel di Gaza, yang menurutnya justru menghukum para korban. Ia juga menyoroti bahwa rencana ini mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina dan masa depan mereka.

Falk juga menyoroti pentingnya peran Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Ia menegaskan komitmennya dan komitmen Tribunal Gaza untuk mendukung UNRWA dan memastikan rakyat Palestina memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Mengenai rencana Trump, Falk berpendapat bahwa rencana tersebut mungkin hanya taktik negosiasi untuk menjadikan AS sebagai protektorat atas Gaza. Ia juga menyebutkan adanya proposal alternatif, misalnya dari Turki, yang mengusulkan protektorat alternatif yang dikelola Turki untuk kepentingan rakyat Palestina.

Falk secara tegas menyatakan preferensinya terhadap proposal alternatif Turki dibandingkan rencana Trump, jika ia berada di posisi rakyat Palestina. Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan mendalam Falk terhadap rencana Trump yang dianggapnya merugikan dan tidak adil bagi rakyat Palestina.

Usulan Trump muncul setelah gencatan senjata yang diberlakukan pada 19 Januari 2019, mengakhiri serangan Israel yang telah berlangsung selama 15 bulan dan menewaskan lebih dari 48.000 orang. Serangan tersebut juga telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Situasi ini semakin memperkuat argumen Falk tentang pentingnya mobilisasi rakyat untuk mendorong perubahan fundamental dalam kebijakan terhadap Palestina.

Kesimpulannya, pernyataan Falk memberikan perspektif penting tentang situasi di Gaza dan dampak potensial dari mobilisasi rakyat terhadap kebijakan AS dan Israel. Ia menekankan urgensi dukungan internasional bagi rakyat Palestina dan pentingnya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik ini, dengan mempertimbangkan hak-hak dasar dan masa depan rakyat Palestina.