Muhaimin Iskandar Usul Indonesia Beli Hotel di Mekkah untuk Optimalkan Layanan Haji

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengusulkan pembelian hotel di Mekkah oleh BPKH untuk meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia, meskipun rencana serupa sebelumnya terkendala regulasi Arab Saudi.

Jakarta, 19 Februari 2024 - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan pembelian hotel di Mekkah oleh Indonesia sebagai upaya optimalisasi pelayanan jamaah haji. Usulan ini disampaikan dalam pidato kunci pada Diskusi Publik revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta. Muhaimin menekankan pentingnya aset ini untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan jamaah haji Indonesia setiap tahunnya.

Muhaimin menyatakan, "Kalau ada duit, harus beli hotel di Mekkah dan Madinah. Beli hotel dan menjadi aset dari pelaksanaan haji tiap tahun. Beli hotel atau bikin condominium, atau bikin apartemen, atau apa saja, yang memungkinkan aset itu menjadi lebih produktif." Ia menyarankan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembelian tersebut. Menurut Muhaimin, BPKH perlu direvolusi pengelolaannya agar dana haji dapat mendukung penuh penyelenggaraan ibadah haji.

Usulan ini bukan yang pertama kali muncul. Pada 2021, terdapat wacana pembangunan hotel di Mekkah oleh BPKH, PT PP (Persero) Tbk, dan pihak terkait melalui Proyek Rumah Indonesia di Mekkah. Namun, proyek tersebut hingga kini belum terealisasi, terkendala kebijakan dan aturan Pemerintah Arab Saudi tentang kepemilikan asing di Mekkah.

Selain usulan pembelian hotel, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menyampaikan wacana pembangunan perkampungan khusus jamaah haji Indonesia di Arab Saudi pada tahun 2024. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengkonfirmasi hal ini setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden. Menag menjelaskan bahwa wacana ini bertujuan untuk efisiensi dan penghematan biaya penyelenggaraan haji dan umrah di masa mendatang.

"Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan (jamaah) Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jamaah haji, tetapi juga untuk dipakai di jamaah-jamaah umrah yang lain. Dan itu sangat efisien, sangat menghemat lah," kata Menag Nasaruddin.

Pembahasan lebih lanjut mengenai perkampungan ini akan dilakukan setelah musim haji tahun 2025. Meskipun demikian, Presiden menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan biaya yang akan dihasilkan dari proyek ini bagi Indonesia.

Langkah Strategis atau Tantangan Kompleks?

Baik usulan pembelian hotel maupun pembangunan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Namun, tantangannya terletak pada kompleksitas regulasi dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Perlu kajian mendalam dan perencanaan matang untuk memastikan keberhasilan kedua proyek tersebut.

Keberhasilan rencana ini akan berdampak positif bagi jamaah haji Indonesia, memberikan kenyamanan dan kemudahan selama menjalankan ibadah. Namun, perlu transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan proyek untuk menghindari potensi masalah di masa mendatang.

Ke depan, perlu kolaborasi yang kuat antara pemerintah Indonesia, BPKH, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi hambatan dan memastikan terwujudnya rencana ini demi kenyamanan dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jamaah Indonesia.