NTB Percepat Penanganan Sumber Air Pertanian Demi Swasembada Pangan

Pemerintah NTB berkomitmen percepat penanganan sumber air pertanian untuk capai swasembada pangan, dengan kolaborasi berbagai pihak dan program optimasi lahan senilai Rp60 miliar.

Mataram, 6 Mei 2024 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat mengatasi permasalahan sumber air untuk lahan pertanian. Langkah ini merupakan komitmen nyata dalam mempercepat pencapaian target swasembada pangan. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa ketersediaan air yang stabil menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur dalam konferensi pers di Mataram, Selasa lalu.

NTB, sebagai daerah pertanian bukan rawa, mayoritas mengandalkan sistem tadah hujan. Akibatnya, indeks pertanaman (IP) padi hanya mencapai 1,2 kali setahun. Lahan baku sawah pun tak bisa ditanami padi selama musim kemarau, mengakibatkan penurunan produktivitas. Untuk mengatasi hal ini, Gubernur Iqbal berencana berkoordinasi dengan enam kepala daerah di NTB untuk mencari solusi yang tepat dan efektif.

Kerja sama antar berbagai instansi menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Pekerjaan Umum, berkolaborasi dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) dan Universitas Mataram. Kolaborasi ini difokuskan pada pencarian sumber titik air yang tepat di enam kabupaten di NTB. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menjamin ketahanan pangan daerah.

Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Andi Herindra Rahmawan, menyatakan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya NTB. Dukungan ini diwujudkan melalui program optimasi lahan yang mencakup perbaikan irigasi, tanggul, dan pintu air. "Optimasi lahan diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan menambah produktivitas padi," ujar Andi.

Program optimasi lahan di NTB menjangkau 10.574 hektare lahan pertanian yang tersebar di enam kabupaten. Program ini didukung anggaran sekitar Rp60 miliar. Andi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BWS dengan Dinas Pekerjaan Umum NTB dalam melihat cadangan air. Hal ini bertujuan agar program optimasi lahan selaras dengan program Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.

Kolaborasi yang erat antar instansi pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program ini. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekurangan air yang selama ini menghambat produktivitas pertanian di NTB.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan produksi gabah kering giling di NTB pada tahun 2024. Produksi mencapai 1,45 juta ton, turun 85.130 ton (5,53 persen) dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1,54 juta ton. Penurunan produksi ini sejalan dengan penurunan luas panen padi sebesar 2,02 persen, dari 287.510 hektare pada 2023 menjadi 281.720 hektare pada 2024.

Penurunan produksi padi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Oleh karena itu, percepatan penanganan masalah sumber air menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan di NTB. Berbagai upaya dan kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat membalikkan tren penurunan produksi padi ini.

Dengan adanya program optimasi lahan dan kolaborasi antar instansi, diharapkan masalah kekurangan air di lahan pertanian NTB dapat teratasi. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produksi padi dan pencapaian swasembada pangan di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah. Semoga upaya ini dapat memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.