NTT Siap Usulkan 400 Desa Definitif Jika Moratorium Dicabut

Pemerintah NTT telah menyiapkan 400 desa persiapan untuk diajukan sebagai desa definitif jika pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran desa yang telah berlangsung sejak tahun 2009.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersiap mengajukan 400 desa persiapan untuk ditetapkan sebagai desa definitif. Hal ini disampaikan menyusul potensi pencabutan moratorium pemekaran desa yang telah berlangsung sejak tahun 2009. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT, Viktor Manek, mengungkapkan kesiapan ini di Kupang, Kamis lalu.

Menurut Manek, sebanyak 17 dari 21 kabupaten di NTT telah menyampaikan usulan penataan desa, mencakup total 400 desa persiapan. Proses administrasi untuk penetapan desa-desa tersebut telah berjalan, meskipun moratorium masih berlaku. Pihaknya optimis, jika moratorium dicabut, NTT siap langsung mengajukan usulan tersebut.

Langkah ini mendapat dukungan dari Komisi I DPRD Provinsi NTT. Hal ini terungkap setelah Dinas PMD Provinsi NTT memaparkan rencana tersebut dalam rapat dengar pendapat pada Rabu, 23 April 2024. Kesiapan administrasi yang matang menjadi kunci kesiapan NTT dalam menghadapi potensi pencabutan moratorium.

Proses administrasi 400 desa persiapan di NTT telah dipersiapkan dengan matang. Meskipun moratorium pemekaran desa masih berlaku, pemerintah daerah tetap memproses administrasi desa-desa tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen NTT untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

Dengan adanya kesiapan ini, NTT berharap dapat segera merealisasikan pemekaran desa jika moratorium dicabut. Proses yang telah berjalan selama ini diharapkan dapat mempermudah pengajuan usulan dan percepatan penetapan desa definitif.

Langkah proaktif pemerintah NTT ini menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan diri menghadapi potensi perubahan kebijakan pemerintah pusat. Kesiapan administrasi yang baik akan mempermudah proses jika moratorium dicabut.

Pemekaran desa, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bukan hanya sebatas pembagian wilayah administratif. Tujuan utamanya adalah tercapainya kemandirian fiskal di daerah baru. Dengan kemandirian fiskal, desa-desa baru diharapkan mampu memiliki anggaran sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Kemandirian fiskal ini, lanjut Tito Karnavian, akan memungkinkan desa-desa baru untuk melaksanakan program-program yang menyejahterakan rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan desentralisasi, yaitu meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Dengan demikian, pemekaran desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kesiapan NTT dengan 400 desa persiapan menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan tersebut.

Proses administrasi yang sudah disiapkan oleh NTT menunjukkan kesiapan daerah menghadapi potensi pencabutan moratorium. Dukungan dari DPRD Provinsi NTT semakin memperkuat langkah ini. Jika moratorium dicabut, NTT siap untuk mengajukan 400 desa persiapan menjadi desa definitif.

Langkah ini sejalan dengan tujuan pemekaran desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, serta mewujudkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan rakyat.