Nusron Wahid Bantah Sertifikat Pagar Laut Milik Kapuk Niaga Indah
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah kabar yang menyatakan PT Kapuk Niaga Indah memiliki sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, menegaskan bahwa sertifikat SHGB yang dimiliki perusahaan tersebut di Jakarta Utara telah sesuai prosedur.
Menteri ATR/BPN membantah kabar soal kepemilikan sertifikat pagar laut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dengan tegas membantah kabar yang beredar luas mengenai kepemilikan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten, oleh PT Kapuk Niaga Indah. Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.
Klarifikasi atas berita yang simpang siur. Nusron menjelaskan bahwa berita yang menyebutkan PT Kapuk Niaga Indah memiliki sertifikat di atas laut tersebut tidaklah akurat. Ia menekankan perbedaan lokasi; berita tersebut salah mengartikan lokasi di Jakarta Utara dengan lokasi di Tangerang. "Berita yang muncul di media seakan-akan sertifikat itu atas nama PT Kapuk Niaga Indah di atas laut, itu tidak betul," tegas Nusron.
SHGB PT Kapuk Niaga Indah sesuai prosedur. Lebih lanjut, Menteri ATR menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) yang dimiliki PT Kapuk Niaga Indah di Jakarta Utara telah diterbitkan sesuai prosedur pada tahun 2017. SHGB ini diterbitkan berdasarkan Hak Pengelolaan Tanah (HPL) hasil reklamasi di wilayah tersebut, dengan HPL terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tanah hasil reklamasi.
Proses penerbitan sertifikat transparan dan sah. Nusron memastikan bahwa seluruh proses penerbitan sertifikat telah dilakukan secara transparan dan sah, sesuai standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada penyimpangan prosedur administrasi dalam proses tersebut. "Kalau ini prosedur, kami sampaikan apa adanya," ujarnya.
Tujuan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat dan menghindari kesalahpahaman lebih lanjut. Nusron berharap agar penjelasan ini dapat menghentikan spekulasi mengenai status hukum tanah dan sertifikat SHGB yang terkait.
Konfirmasi terkait sertifikat pagar laut di Tangerang. Sebelumnya, Menteri ATR telah membenarkan adanya sertifikat HGB dan SHM untuk pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Ia menyebutkan terdapat 263 bidang sertifikat HGB atas nama beberapa perusahaan dan perorangan, termasuk 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat juga 17 bidang sertifikat SHM.
Kesimpulan. Kesimpulannya, Menteri ATR/BPN membantah klaim kepemilikan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang oleh PT Kapuk Niaga Indah, menegaskan bahwa sertifikat yang dimiliki perusahaan tersebut di Jakarta Utara telah terbit sesuai prosedur yang berlaku.