OJK Segera Gelar Sidang Terbuka Rancangan Perma Gugatan Perdata untuk Lindungi Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera menggelar sidang terbuka Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang gugatan perdata terhadap pelaku usaha jasa keuangan untuk melindungi konsumen.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan akan segera menggelar sidang terbuka untuk membahas Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang gugatan perdata terhadap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Sidang ini bertujuan memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Penyelenggaraan Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Rabu.
Menurut Friderica, atau yang akrab disapa Kiki, progres penyusunan Perma ini berjalan sangat baik berkat kerjasama dengan Mahkamah Agung. Setelah sidang terbuka, OJK berharap Perma dapat segera disahkan sehingga mereka dapat secara resmi mengajukan gugatan perdata atas nama konsumen yang dirugikan. Kewenangan ini penting untuk menindak tegas PUJK yang melanggar aturan dan merugikan konsumen.
Perma ini menjadi payung hukum bagi OJK untuk menjalankan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan diperkuat oleh Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. Proses penyusunan Perma ini memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 tahun, dan OJK mengapresiasi kerja sama yang baik dari Mahkamah Agung dalam proses ini. Dengan adanya Perma ini, diharapkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan akan semakin kuat dan efektif.
Perlindungan Konsumen dan Kewenangan OJK dalam Gugatan Perdata
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan OJK wewenang untuk membela konsumen dan masyarakat, termasuk mengajukan gugatan perdata. Gugatan ini bertujuan untuk mengembalikan harta kekayaan yang hilang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh PUJK, baik yang berada dalam penguasaan PUJK maupun pihak lain yang beritikad tidak baik. Selain itu, gugatan juga bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
OJK juga memiliki kewenangan lain, seperti yang tercantum pada Pasal 30 ayat (1) huruf a, yaitu memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan. Kiki menjelaskan bahwa OJK telah aktif menjalankan kewenangan ini. Sebagai contoh, sejak 1 Januari 2024 hingga 22 Januari 2025, tercatat 221 PUJK telah memberikan ganti rugi kepada konsumen atas 1.622 pengaduan, dengan total kerugian mencapai Rp214,5 miliar.
Jenis kompensasi yang diberikan beragam, mulai dari pengembalian dana simpanan bank akibat kecurangan karyawan, pengembalian dana investasi yang disalahgunakan, hingga pengembalian premi asuransi. Selain itu, OJK juga telah memberikan 20 perintah kepada 18 PUJK terkait penyempurnaan SOP, pengawasan agen pemasaran dan billing officer, serta perintah ganti rugi kerugian konsumen. Sebagai bentuk pengawasan, OJK juga telah memberikan 333 teguran tertulis kepada 218 PUJK dan mengenakan 92 sanksi denda kepada 86 PUJK atas berbagai pelanggaran.
Dukungan Kejaksaan dan Langkah Selanjutnya
OJK juga mendapat dukungan dari Kejaksaan Agung dalam upaya penegakan hukum ini. "Dalam kasus ini, kami juga dibantu oleh Kejaksaan. Untuk melanjutkan perkara, misalnya asetnya ada di luar negeri dan sebagainya, akan kami lanjutkan, walaupun belum tahu tingkat keberhasilannya. Tapi paling tidak, masyarakat tidak lolos begitu saja kalau (PUJK) dicabut izin usahanya, ya sudah. Tapi tidak, kami akan meneruskannya," jelas Kiki. Hal ini menunjukkan komitmen OJK untuk terus memperjuangkan hak-hak konsumen meskipun menghadapi tantangan, termasuk aset yang berada di luar negeri.
Dengan adanya Perma ini, diharapkan proses hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh PUJK akan semakin mudah dan efektif. OJK juga akan terus meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kerjasama yang baik antara OJK, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi konsumen dan menegakkan hukum di sektor jasa keuangan.
Proses uji publik Rancangan Perma ini menandai langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan adanya Perma ini, diharapkan akan lebih banyak konsumen yang terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan di sektor jasa keuangan.