OJK Sumut dan Pemkab Paluta Tingkatkan Literasi Keuangan ASN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut bersama Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta) sukses selenggarakan edukasi keuangan bagi ASN untuk mencegah praktik keuangan ilegal dan mendorong pengelolaan keuangan yang cerdas.

Medan, 30 April 2025 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar program peningkatan literasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan mereka. Program ini dilaksanakan di Medan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Analis Senior OJK Provinsi Sumut, Reza Leonhard, menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat membentuk ASN sebagai agen perubahan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. ASN diharapkan mampu memahami risiko dari pinjaman daring ilegal, investasi bodong, dan judi daring yang semakin marak. OJK berkomitmen untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat agar lebih berhati-hati dan cerdas dalam mengelola keuangan.

Haholongan Siregar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, mengungkapkan harapan agar ASN di Paluta dapat menjadi contoh dalam menerapkan literasi keuangan yang baik. ASN diharapkan dapat membantu mendorong masyarakat untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan, menghindari praktik keuangan ilegal, dan memanfaatkan produk jasa keuangan yang legal dan terpercaya. "Dengan pemahaman keuangan yang baik, ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat," ujar Haholongan.

Kegiatan peningkatan literasi keuangan ini mencakup edukasi mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan yang bijak. Para peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, dan investasi yang aman. Materi edukasi juga mencakup bagaimana mengenali dan menghindari praktik keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong.

LPS turut berpartisipasi dengan memberikan edukasi mengenai peran dan fungsi lembaga tersebut dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sementara itu, BEI memperkenalkan produk-produk pasar modal dan peluang investasi yang sehat dan aman kepada para peserta. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan ASN dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat dan terhindar dari kerugian.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya menghindari jebakan investasi bodong dan pinjaman online ilegal yang marak terjadi. Peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk membedakan penawaran investasi yang sah dari yang ilegal, serta bagaimana melindungi diri dari modus operandi penipuan keuangan.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, diharapkan ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar mereka. Mereka dapat memberikan edukasi dan bimbingan kepada keluarga, teman, dan tetangga dalam mengelola keuangan dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

OJK Sumut mencatat hingga 8 April 2025, telah dilaksanakan sebanyak 572 kegiatan edukasi keuangan dengan total partisipan lebih dari 35.219 orang di Sumatera Utara. Peserta berasal dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, petani, dan ASN. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam meningkatkan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara.

Program edukasi ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat, menghindari praktik keuangan ilegal, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Keberhasilan program ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan. Kerja sama yang baik antara OJK Sumut dan Pemkab Paluta menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi keuangan.

Ke depannya, diharapkan lebih banyak program edukasi keuangan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia untuk mencapai inklusi dan literasi keuangan yang lebih optimal. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat lebih cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan mereka, serta terhindar dari praktik keuangan ilegal.