Ombudsman Papua Barat dan DPRK Manokwari Jalin Sinergi Awasi Layanan Publik

Ombudsman Papua Barat dan DPRK Manokwari resmi bersinergi mengawasi layanan publik di Kabupaten Manokwari guna memastikan hak warga atas pelayanan publik terpenuhi dan meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor.

Manokwari, 17 Februari 2024 - Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Ombudsman Perwakilan Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari resmi menjalin sinergi pengawasan. Kolaborasi ini bertujuan memastikan pemenuhan hak warga atas layanan publik yang layak dan bermartabat.

Kepala Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, menjelaskan pentingnya kerja sama ini. "Kami perlu berkolaborasi dengan DPRK Manokwari karena pengawasan layanan publik merupakan fungsi utama mereka, sejalan dengan tugas dan fungsi Ombudsman," ujarnya. Lembaga ini berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan publik yang layak, sesuai dengan hak asasi mereka.

DPRK Manokwari, sebagai representasi rakyat, memiliki peran penting dalam mengawal kepentingan masyarakat agar terlayani dengan baik oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan peran Ombudsman sebagai lembaga independen yang mengawasi pelayanan publik secara objektif.

Sebagai langkah awal sinergi, Ombudsman telah melakukan pertemuan dengan DPRK Manokwari pada tanggal 13 Februari 2024. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting. "Jika DPRK melakukan jajak pendapat, reses, atau membuka ruang komunikasi publik, mereka akan mengundang Ombudsman untuk turut serta. Kami akan hadir untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi kami kepada masyarakat," tambah Amus Atkana.

Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada DPRK Manokwari. Ombudsman Papua Barat juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur terpilih Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta Bupati dan Walikota di kedua provinsi tersebut. Tujuannya adalah membahas secara komprehensif peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor.

Amus Atkana menyoroti beberapa isu prioritas yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. "Masih banyak isu yang perlu ditangani, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, akses air bersih, dan masalah sosial seperti pencurian," katanya. Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masih berada di bawah pengawasan Ombudsman Papua Barat, sehingga pertemuan dengan para pemimpin daerah ini akan dilakukan setelah pelantikan.

Wakil Ketua I DPRK Manokwari, Suriyati, menyambut baik kolaborasi ini. Ia berharap sinergi dengan Ombudsman dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manokwari. "Jika ada aduan masyarakat, baik Ombudsman maupun DPRK melalui komisi-komisi terkait dapat menindaklanjuti," ujarnya. Suriyati menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih.

Kolaborasi antara Ombudsman Papua Barat dan DPRK Manokwari menandai langkah signifikan dalam meningkatkan pengawasan dan kualitas layanan publik di Kabupaten Manokwari. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan memastikan hak mereka atas pelayanan publik yang layak dan bermartabat terpenuhi. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.