Oplosan LPG di Kalimantan Lebih Rendah Dibanding Jawa, Kata Menteri ESDM

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan angka oplosan LPG bersubsidi di Kalimantan lebih rendah daripada di Jawa, berdasarkan peninjauannya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengungkapkan temuannya terkait praktik oplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Kalimantan. Dalam kunjungan kerjanya ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Rabu, 19 Maret 2024, Menteri Bahlil menyatakan bahwa tingkat oplosan LPG di Kalimantan jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ditemukan di Pulau Jawa. Peninjauan langsung ke Pangkalan LPG Sudarga menjadi dasar pernyataan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan setelah Menteri Bahlil melakukan kunjungan dan peninjauan ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Perbandingan langsung antara kondisi di Jawa dan Kalimantan menjadi kunci kesimpulannya. Beliau menekankan perbedaan signifikan dalam tingkat oplosan LPG di kedua wilayah tersebut, dengan Kalimantan menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil juga mencatat bahwa harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram di Banjarbaru masih sesuai dengan ketentuan, yaitu Rp18.500. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan gas di pangkalan berjalan lancar dan tidak ada indikasi praktik penjualan yang tidak sesuai aturan. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran dan terbebas dari praktik-praktik curang.

Menteri Bahlil juga memberikan keterangan mengenai distribusi dan pasokan LPG di Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa saat ini, pemasokan LPG di Kalsel masih dalam rentang waktu 5-6 hari dan berjalan lancar. Kedekatan jarak pengiriman dari Jawa ke Kalsel menjadi faktor pendukung kelancaran pasokan. Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Selatan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan LPG.

Namun, Menteri Bahlil juga menyoroti keterbatasan kapasitas penyimpanan LPG di Kalsel. Saat ini, kapasitas penyimpanan LPG di Kalsel masih tergolong kecil, hanya mampu menampung 600 ribu ton. Ke depan, pemerintah akan berupaya meningkatkan kapasitas penyimpanan LPG di Kalsel agar pasokan dapat lebih terjamin dan waktu pengiriman dapat lebih fleksibel.

Beliau berharap agar situasi ini dapat dipertahankan dan tidak ada oknum yang mencoba-coba melakukan kecurangan, terutama terkait tabung gas bersubsidi 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menteri Bahlil menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan gas bersubsidi tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya.

"Setelah berkunjung ke Provinsi Kalsel, saya melihat langsung saat menimbang di Pangkalan LPG Sudarga, isi tabung gas 3 kilogram masih batas wajar," kata Bahlil saat meninjau pangkalan LPG 3 kilogram di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. "Tingkat oplosan cenderung lebih sedikit, isi tabung gas di Kalimantan ini sesuai ketentuan, beda halnya di Pulau Jawa," tutur Bahlil menambahkan.

Kunjungan kerja Menteri ESDM ke Kalimantan Selatan memberikan gambaran positif mengenai distribusi dan pengawasan LPG bersubsidi di wilayah tersebut. Meskipun terdapat tantangan terkait kapasitas penyimpanan, upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan mencegah praktik oplosan terus dilakukan. Perbedaan signifikan antara tingkat oplosan di Kalimantan dan Jawa menjadi poin penting yang perlu diperhatikan untuk strategi pengawasan ke depannya.