Optimalkan Bonus Demografi: Kemendukbangga Dorong Penguatan Peran Pemerintah Pusat

Kemendukbangga menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bonus demografi Indonesia melalui sinergisitas dengan pemerintah daerah dan program unggulan.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bonus demografi Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN, Budi Setiyono, dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu lalu. Pernyataan ini muncul dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingat perlunya kebijakan kependudukan yang holistik, integratif, dan komprehensif.

Budi Setiyono menekankan perlunya kendali penuh dari pemerintah pusat dalam tata kelola kependudukan, khususnya dalam optimalisasi bonus demografi. Ia berpendapat bahwa penyerahan otonom pengelolaan bonus demografi kepada pemerintah daerah dinilai kurang efektif. Hal ini dibahas dalam rapat bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih.

Sri Purwaningsih, meskipun menyetujui pentingnya peran pusat, juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah. Ia menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan keluarga dan kependudukan sesuai amanat Presiden. Keduanya sepakat bahwa optimalisasi bonus demografi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Budi Setiyono, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membatasi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menjadi kendala dalam upaya mengoptimalkan bonus demografi. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah sangat taat pada kewenangan yang diberikan, sehingga koordinasi dan arahan dari pemerintah pusat sangat krusial.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Budi Setiyono menyoroti pentingnya penguatan perwakilan BKKBN di tingkat provinsi. Perwakilan ini diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan keluarga dan kependudukan. Dengan demikian, sinergi dan koordinasi yang efektif dapat terwujud.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa paradigma perubahan dan output pembangunan kependudukan harus segera direalisasikan. Penguatan kapasitas perwakilan BKKBN di provinsi menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kemendukbangga/BKKBN telah menyiapkan lima program unggulan atau quick win untuk mengoptimalkan bonus demografi. Program-program tersebut antara lain: Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya, dan Super Apps ‘Keluarga Indonesia’.

Salah satu program unggulan, Tamasya, difokuskan untuk mencegah peningkatan jumlah perempuan Indonesia yang memilih untuk childfree, yang mencapai 71 ribu orang. Program ini juga bertujuan untuk menyediakan layanan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas ibu bekerja.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sekitar 55 persen perempuan Indonesia bekerja. Program Tamasya diharapkan dapat memberdayakan perempuan dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia.

Dengan memberdayakan perempuan dan keluarga, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal untuk kemajuan bangsa. Program-program unggulan Kemendukbangga/BKKBN ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta implementasi program-program unggulan, Indonesia diharapkan mampu meraih manfaat maksimal dari bonus demografi.