Otonomi Daerah: Upaya Pemerataan Pembangunan di Aceh Besar

Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri, menekankan pentingnya otonomi daerah sebagai kunci pemerataan pembangunan di Aceh Besar, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri, menyatakan bahwa otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat lalu, setelah beliau mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 secara virtual di ruang kerjanya di Jantho, Aceh. Beliau menjelaskan bagaimana kebijakan otonomi daerah telah memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Syukri menambahkan bahwa otonomi daerah menandai pergeseran signifikan dari sistem sentralisasi pemerintahan Orde Baru menuju desentralisasi yang lebih demokratis. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi lokal masing-masing. Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 sendiri merupakan bentuk apresiasi atas semangat desentralisasi yang telah berjalan sejak era reformasi, diwujudkan melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan penyempurnaannya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Lebih lanjut, Wabup Aceh Besar menekankan pentingnya menggali potensi lokal dan meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian integral dari otonomi daerah. Dengan demikian, pembangunan dapat dipercepat dan disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan dalam implementasi otonomi daerah, seperti ketimpangan kapasitas antar daerah, tumpang tindih kewenangan, dan isu korupsi.

Penerapan otonomi daerah di Aceh Besar, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan pembangunan yang lebih terarah dan efektif, sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Namun, Syukri juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ketimpangan kapasitas antar daerah, misalnya, dapat menyebabkan disparitas pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya dengan daerah yang kurang beruntung. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga juga dapat menghambat proses pembangunan dan menimbulkan konflik.

Selain itu, isu korupsi masih menjadi ancaman serius bagi keberhasilan otonomi daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran mutlak diperlukan untuk mencegah penyelewengan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan otonomi daerah.

Wakil Bupati Aceh Besar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan otonomi daerah. Bukan hanya sebagai acara seremonial, peringatan Hari Otonomi Daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Keterlibatan aktif masyarakat, menurut Syukri, merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan memberikan masukan dan kritik konstruktif kepada pemerintah daerah, mengawasi penggunaan anggaran, dan berperan aktif dalam program-program pembangunan. Dengan demikian, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam konteks Aceh Besar, partisipasi masyarakat sangat krusial untuk memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi lokal yang beragam harus dikelola secara optimal dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah Aceh Besar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, peringatan Hari Otonomi Daerah tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan capaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya demi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar.