Pagar Laut Ilegal Tangerang Dibongkar: DPR Kawal Prosesnya

DPR RI, bersama TNI AL dan KKP, membongkar pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang; proses pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan.

Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Operasi gabungan yang melibatkan 1.500 personel dari TNI Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan dimulai Rabu pagi, 22 November 2023. Pembongkaran diawasi langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Haryadi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan keprihatinannya atas keberadaan pagar laut ilegal tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini secara adil dan tegas. "Ini adalah milik kita semua, jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kapling tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan," tegas Titiek.

Keberadaan pagar laut ini dinilai sangat merugikan nelayan lokal karena menghambat aktivitas melaut mereka. Oleh karena itu, pembongkarannya mendapat apresiasi dari DPR. Komisi IV DPR juga berencana memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dan menindaklanjuti proses hukumnya.

Proses pembongkaran dimulai di Pantai Tanjung Pasir dan akan berlanjut hingga pesisir pantai Kronjo. Pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan puluhan kapal dari TNI AL, KKP, dan nelayan untuk mengangkut material pagar bambu yang memiliki ketinggian sekitar 6 meter. Tiga kapal khusus TNI AL jenis Ranpur Amfibi LVT turut dikerahkan untuk membantu proses tersebut.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menjelaskan bahwa operasi pembongkaran dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada dua titik utama: Tanjung Pasir dan Kronjo. Ratusan personel TNI dan nelayan dikerahkan dalam operasi ini.

DPR RI berkomitmen mengawal proses pembongkaran dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Pengecekan kebenaran sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang dibangun pagar laut juga akan dilakukan untuk memastikan kepastian hukum.

Pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang ini menandai langkah tegas pemerintah dalam melindungi hak nelayan dan menegakkan hukum di wilayah pesisir. Dengan dukungan TNI AL, diharapkan proses pembongkaran dapat berjalan lancar dan tuntas, mengembalikan akses laut bagi nelayan.

Kesimpulannya, operasi gabungan pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak nelayan. DPR RI akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, termasuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang terkait dengan kepemilikan lahan tersebut.