Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan

Pakar hukum tata negara Unej, Eddy Mulyono, menekankan perlunya revisi KUHAP yang memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan berpedoman pada prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tengah menjadi sorotan. Pakar hukum tata negara Universitas Jember (Unej), Eddy Mulyono, menyatakan revisi ini harus fokus pada penguatan sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah diskusi di Jember, Jawa Timur, Kamis, 30 Januari 2024.

Menurut Eddy, revisi KUHAP harus berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU ini menekankan lima tahapan penting: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan. Proses penyusunan, berdasarkan data Program Legislasi Nasional (Prolegnas), melibatkan 176 rancangan undang-undang (RUU), dengan 41 RUU sebagai prioritas.

Eddy menjelaskan pentingnya konteks dalam membahas R-KUHAP. Revisi ini, menurutnya, harus benar-benar berkontribusi pada penguatan sistem hukum dan penegakan keadilan. Bukan hanya sekadar revisi, tetapi harus membawa dampak positif yang signifikan.

Sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci utama keberhasilan revisi KUHAP. Sistem hukum ideal membutuhkan kolaborasi, bukan persaingan yang tidak sehat. Jika revisi justru menimbulkan persaingan, maka perlu evaluasi agar tidak berdampak negatif pada proses peradilan.

Aspek hukum tata negara harus menjadi pedoman utama dalam revisi KUHAP. Proses pembentukan dan implementasinya harus selaras dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Peraturan yang jelas dan tegas diperlukan, tetapi tetap memberikan ruang kolaborasi antar lembaga hukum. Hal ini penting untuk terciptanya sistem peradilan yang efektif.

Eddy berharap revisi KUHAP bisa menjadi umbrella provision atau payung hukum bagi undang-undang sektoral. Dengan demikian, ketentuan hukum antar lembaga penegak hukum selaras dan tidak tumpang tindih. Hal ini akan berdampak positif pada sistem penegakan hukum pidana.

Pakar Unej ini juga menekankan pentingnya masukan dari berbagai pihak. Para pemangku kebijakan harus mempertimbangkan saran dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat agar revisi KUHAP benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum yang lebih baik di masa mendatang. Revisi ini diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Kesimpulannya, revisi KUHAP harus dilakukan secara cermat dan terukur, dengan memperhatikan aspek hukum tata negara, sinergi antar lembaga, serta masukan dari berbagai stakeholders. Tujuan utamanya adalah memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, demi terciptanya penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan.