PANRB Optimalkan LAPOR! untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah Dorong Transparansi Program MBG Lewat LAPOR!

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) gencar mendorong optimalisasi platform pengaduan publik LAPOR! untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diumumkan pada 6 Februari 2025 di Jakarta, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas MBG

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menjelaskan bahwa keberhasilan MBG tak hanya bergantung pada implementasi di lapangan, tetapi juga pada sistem pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif. "Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif, responsif, dan terkoordinasi," ujar Otok. Dengan LAPOR!, pemerintah dapat menampung masukan, keluhan, dan saran dari masyarakat terkait program MBG.

Optimalisasi LAPOR! dalam program MBG membantu pemerintah mewujudkan efektivitas pemenuhan gizi nasional secara lintas sektor. Program ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan program. "Dengan memanfaatkan LAPOR! sebagai sarana pengaduan dalam program MBG, Pemerintah dapat terus melakukan upaya perbaikan untuk memastikan kualitas pelayanan dalam implementasi program MBG," tambah Otok.

Kolaborasi Lintas Kementerian untuk MBG

Program MBG merupakan solusi konkret pemerintah untuk memastikan akses makanan sehat dan bergizi bagi setiap individu, terutama anak sekolah. Otok berharap dengan gizi terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan kompetitif di kancah global. Kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PANRB, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menjadi kunci keberhasilan program ini.

Kolaborasi ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara. Inpres ini menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG dan Program Makanan Tambahan Ibu Hamil (PMT). Program MBG merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas, dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Data LAPOR! dan Langkah Perbaikan

Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB, Insan Fahmi, memaparkan data pengaduan melalui LAPOR! terkait program MBG. Sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025, tercatat 27 laporan, dengan tingkat tindak lanjut 31,8 persen. Sebanyak 15 laporan berkaitan dengan aspirasi pengajuan kemitraan dalam program MBG. "Data ini menunjukkan bahwa LAPOR! makin dikenal masyarakat sebagai sarana penyampaian aspirasi terkait dengan program MBG," kata Insan.

Kementerian PANRB telah meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan aspirasi masyarakat agar lebih terstandar dan mudah diimplementasikan. Pemetaan klasifikasi laporan juga akan dilakukan untuk memastikan setiap pengaduan ditangani oleh instansi yang tepat. Dengan optimalisasi tindak lanjut laporan melalui SP4N-LAPOR!, diharapkan aspirasi masyarakat dapat direspons dengan lebih cepat dan solutif. "Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam pelayanan publik. Dengan kolaborasi yang solid, kami yakin untuk mewujudkan program MBG dan PMT yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat," tutup Otok.