Papua Barat Anggarkan Rp1 Miliar untuk Penanaman Mangrove di 2025
Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp1 miliar untuk penanaman lebih dari 10 ribu bibit mangrove di Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana pada tahun 2025 guna mengurangi emisi karbon dan mendukung ekowisata.
Manokwari, 17 Maret 2024 - Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kehutanan (Dishut) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk program penanaman mangrove pada tahun 2025. Program ini akan difokuskan di tiga kabupaten dengan potensi mangrove terbesar, yaitu Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan mengembangkan potensi ekowisata berbasis mangrove.
Kepala Dishut Papua Barat, Jimmy Walter Susanto, menjelaskan bahwa program ini membutuhkan lebih dari 10 ribu bibit mangrove. Penanaman mangrove ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon. "Bibit mangrove yang dibutuhkan untuk program penanaman tahun 2025 jumlahnya lebih dari 10 ribu bibit," ujar Jimmy dalam keterangannya di Manokwari.
Provinsi Papua Barat memiliki luas hutan mangrove sekitar 471 ribu hektare. Tiga kabupaten tersebut dipilih karena memiliki potensi mangrove terbesar di provinsi ini. Selain upaya konservasi, pengembangan kawasan konservasi mangrove juga diproyeksikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
Potensi Ekowisata dan Rencana Pembentukan UPT
Kawasan konservasi mangrove di Papua Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi ekowisata yang menarik. Hal ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. "Tiga kabupaten itu punya potensi mangrove terbesar," tegas Jimmy.
Dishut Papua Barat juga berencana mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus untuk menangani konservasi mangrove. Namun, pembentukan UPT ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Sifatnya hanya usulan saja, karena berkaitan dengan kemampuan finansial daerah," tambah Jimmy.
Pemerintah daerah juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat di tujuh kabupaten di Papua Barat agar berperan aktif dalam pelestarian mangrove. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Rehabilitasi Mangrove Tahun 2024
Program rehabilitasi mangrove di tahun 2024 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terdapat dua tahap penanaman, yaitu tahap pertama seluas delapan hektare dengan 3.200 bibit mangrove, dan tahap kedua seluas sepuluh hektare dengan 4.000 bibit mangrove. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas area hutan mangrove.
Peningkatan jumlah bibit dan luas lahan yang ditanami menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya rehabilitasi dan pelestarian mangrove. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat Papua Barat.
Keberhasilan program penanaman mangrove ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan pengelolaan yang tepat, hutan mangrove di Papua Barat dapat menjadi aset berharga bagi lingkungan dan perekonomian daerah.
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi, bagi masyarakat Papua Barat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian mangrove juga menjadi kunci keberhasilan program ini jangka panjang.