Papua Barat Evaluasi Penanganan Malaria dan TB: Strategi Baru untuk 2025

Dinas Kesehatan Papua Barat melakukan evaluasi program penanganan malaria dan TB tahun 2024 untuk merumuskan strategi pengendalian yang lebih efektif di tahun 2025, dengan fokus pada tiga kabupaten endemis tinggi dan peningkatan akses layanan kesehatan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat tengah gencar mengevaluasi program penanganan malaria dan tuberkulosis (TB) tahun 2024. Evaluasi yang berlangsung selama empat hari, dari tanggal 24 hingga 27 April 2025 di Manokwari ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengendalian penyakit yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Langkah ini diambil menyusul masih tingginya angka kasus malaria dan tantangan dalam pencapaian target pengobatan TB di provinsi tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Papua Barat, dr. Nurmawati, menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup monitoring menyeluruh terhadap program yang telah berjalan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja berbasis data untuk tahun 2025. Salah satu fokus utama adalah mengintegrasikan program dan strategi yang selama ini berjalan secara terpisah, demi optimalisasi hasil.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 7.823 kasus malaria positif di Papua Barat, dengan annual parasite incidence (API) sebesar 13,52 per 1.000 penduduk. Tiga kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama, dikategorikan sebagai daerah endemis tinggi malaria, membutuhkan penanganan khusus dan strategi yang tepat sasaran.

Meskipun Pegunungan Arfak berhasil mengeliminasi malaria pada tahun 2024, Papua Barat masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian penyakit ini. "Papua Barat masih hadapi tantangan serius soal pengendalian malaria," ungkap dr. Nurmawati. Provinsi ini menempati urutan ke-4 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal penemuan kasus TB, dengan 2.957 kasus atau 97,2 persen dari perkiraan 3.260 kasus. Namun, capaian kelengkapan pengobatan dan kesembuhan, terutama untuk pasien TB resisten obat, masih jauh dari target nasional, yaitu kurang dari 60 persen.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah rendahnya capaian pengobatan TB, terutama pada pasien resisten obat. "Hal itu tidak diikuti dengan capaian kelengkapan dan kesembuhan, terutama pasien yang resistan obat karena hanya terealisasi kurang dari 60 persen atau jauh dari target nasional." jelas dr. Nurmawati. Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya integrasi yang lebih kuat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam pencegahan malaria dan TB.

Evaluasi ini diikuti oleh 154 tenaga medis dari tujuh kabupaten di Papua Barat. Harapannya, evaluasi ini akan menghasilkan rencana kerja yang konstruktif, efektif, dan efisien untuk tahun 2025. Rencana tersebut mencakup pendistribusian kelambu secara massal ke daerah endemis tinggi malaria dan peningkatan koordinasi program penyakit menular di tingkat provinsi dan kabupaten. "Supaya capaian program nasional termasuk peningkatan akses cek kesehatan gratis bagi masyarakat berjalan maksimal," tambah dr. Nurmawati.

Asisten I Setda Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marani, menekankan bahwa pengendalian TB dan eliminasi malaria bukan hanya sekadar keberhasilan program, melainkan juga misi keadilan sosial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan memiliki kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Syors menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang merata. "Ibu hamil diperiksa rutin, anak-anak tidur dalam kelambu, dan orang dewasa bisa cek kesehatan tanpa tunggu sakit," katanya. Beliau juga berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat dasar dan tenaga medis proaktif dalam pengendalian malaria dan penanganan TB. "Tidak ada alasan kampung terluar mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan," tegas Syors.

Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Papua Barat, khususnya dalam penanganan malaria dan TB. Dengan strategi yang tepat dan komitmen dari semua pihak, diharapkan angka kasus malaria dapat ditekan dan pengobatan TB dapat mencapai target nasional.

Strategi yang akan dijalankan ke depannya meliputi distribusi kelambu secara massal di daerah endemis tinggi, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis. Semua upaya ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Papua Barat.