Papua Barat Evaluasi Program Penanganan Kemiskinan: Sasar Tepat, Tekan Angka Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi program penanganan kemiskinan untuk memastikan tepat sasaran dan menekan angka kemiskinan yang masih tinggi di tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah gencar melakukan evaluasi terhadap perencanaan program penanganan kemiskinan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan program di tahun 2025 mendatang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di provinsi tersebut. Langkah ini diambil menyusul data terbaru yang menunjukkan meskipun ada penurunan, angka kemiskinan masih menjadi perhatian serius.

Berdasarkan data BPS Papua Barat pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Papua Barat mencapai 108.280 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1.880 orang dibandingkan periode Maret 2024 yang mencapai 110.160 orang. Meskipun terjadi penurunan, persentase kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi, yaitu 21,09 persen. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, memimpin langsung rapat evaluasi yang melibatkan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat ini bertujuan untuk menelaah rencana program masing-masing OPD dan memastikan keselarasannya dengan target penurunan kemiskinan. Program-program yang direncanakan harus mengacu pada hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2024 yang menunjukkan penurunan sebesar 0,49 persen dibandingkan tahun 2023. Pemerintah menargetkan penurunan minimal 0,5 persen setiap tahunnya.

Dalam rapat evaluasi tersebut, terungkap bahwa penduduk miskin di Papua Barat masih terkonsentrasi di daerah pedesaan, dengan jumlah mencapai 93.110 orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 15.180 orang. Meskipun jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan sebesar 4.230 orang dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru meningkat sebesar 2.360 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan program.

Kepala BPS Papua Barat, Merry, menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan pada September 2024. Inflasi umum yang relatif rendah dan pertumbuhan ekonomi triwulan III yang mencapai 19,56 persen (yoy) menjadi faktor positif. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengeluaran per kapita per bulan penduduk desil 1 dan 2 meningkat masing-masing 4,23 persen dan 5,10 persen, sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan positif. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di Papua Barat masih menempati urutan ketiga tertinggi dari tujuh provinsi di Indonesia.

Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Deassy D Tetelepta, menekankan pentingnya mencermati rencana program yang akan dijalankan. "Tingkat kemiskinan Papua Barat masih 21,09 persen, sehingga rencana program yang mau dikerjakan perlu dicermati lagi," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi evaluasi menyeluruh dan perencanaan yang matang untuk memastikan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Papua Barat.

Data lebih lanjut dari BPS menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Papua Barat meningkat dari Rp793.804 per kapita per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp816.613 per kapita per bulan pada September 2024. Distribusi garis kemiskinan makanan menyumbang 74,67 persen, sedangkan bukan makanan menyumbang 25,33 persen. Data ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dalam penanggulangan kemiskinan di Papua Barat.

Evaluasi ini diharapkan menghasilkan strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan di Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang akan dijalankan ke depannya akan lebih fokus pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.

Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh dan kolaborasi antar OPD, diharapkan program penanganan kemiskinan di Papua Barat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Target penurunan kemiskinan minimal 0,5 persen setiap tahunnya akan terus dikejar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Keberhasilan program ini akan bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua Barat sendiri. Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.