Papua Barat Targetkan Pengangguran Turun hingga 3,93 Persen di 2026

Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya menurunkan angka pengangguran terbuka hingga 3,93 persen pada tahun 2026 melalui berbagai program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memasang target ambisius untuk menekan angka pengangguran terbuka. Pada tahun 2026 mendatang, angka pengangguran ditargetkan turun menjadi 3,93 persen, menurun 0,50 persen poin dibandingkan angka tahun 2024. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan lembaga pelatihan terakreditasi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat, Jandry Salakory, memaparkan strategi pemerintah dalam mencapai target tersebut. Salah satu fokus utama adalah penyelenggaraan program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pencari kerja, sehingga mereka lebih mudah terserap di pasar kerja. Hal ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk sektor yang sedang berkembang di Papua Barat.

Kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan bersertifikasi menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemprov Papua Barat menjalin kemitraan dengan lembaga seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) untuk memastikan kualitas pelatihan yang diberikan. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten juga sangat penting untuk memastikan keselarasan program dan pencapaian target secara menyeluruh. "Target penurunan tingkat pengangguran terbuka ini tentu butuh kolaborasi dengan kabupaten. Jadi, semua program harus sinkron supaya tujuannya tercapai," ujar Jandry Salakory.

Pemprov Papua Barat menyadari pentingnya pelatihan yang terfokus dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu contohnya adalah pelatihan satuan pengamanan (satpam) yang bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat. Pelatihan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga satpam dari orang asli Papua, yang selama ini masih kekurangan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai. "Pelatihan satpam itu kurang lebih satu bulan dan sertifikatnya dikeluarkan oleh Kepolisian," jelas Jandry.

Ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi perhatian utama. Sebelum pemekaran Papua Barat menjadi dua provinsi, pelatihan tenaga kerja terpusat di BLK Sorong. Namun, setelah pemekaran, Pemprov Papua Barat tengah membangun BLK terintegrasi di Kabupaten Manokwari Selatan. Pemprov juga mendorong kabupaten lain untuk membangun BLK masing-masing, guna menjangkau lebih banyak calon tenaga kerja di seluruh wilayah Papua Barat. Kabupaten Teluk Wondama dan Fakfak telah memiliki BLK, dan diharapkan kabupaten lain dapat menyusul.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan lembaga pelatihan, menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan sinergi yang baik, diharapkan target penurunan angka pengangguran terbuka dapat tercapai dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, jumlah pengangguran di Papua Barat mencapai 12.511 orang dari total angkatan kerja sebanyak 302.588 orang. Artinya, terdapat 290.077 orang yang bekerja, terdiri dari 182.433 pekerja penuh, 76.024 pekerja paruh waktu, dan 31.620 orang setengah pengangguran. Data ini menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program-program penanggulangan pengangguran yang dilaksanakan oleh Pemprov Papua Barat.

Dengan berbagai program pelatihan dan kolaborasi yang dilakukan, diharapkan target penurunan angka pengangguran terbuka di Papua Barat dapat terwujud pada tahun 2026. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Program-program yang terintegrasi dan kolaboratif diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pengangguran di daerah tersebut.