Parlemen China Bahas Ekonomi dan AI: UU Swasta hingga Inovasi DeepSeek

Sidang parlemen 'Dua Sesi' China membahas RUU dukungan ekonomi swasta, inovasi AI seperti DeepSeek, dan inisiatif global tata kelola AI.

Sidang parlemen 'Dua Sesi' China yang berlangsung pada 4-11 Maret 2025 di Beijing, membahas berbagai isu penting, termasuk rencana untuk mendorong korporasi swasta dan pengembangan kecerdasan buatan (AI). Juru Bicara Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, Lou Qinjian, menekankan pentingnya aturan hukum yang kondusif bagi dunia usaha dan peran rancangan undang-undang (RUU) untuk usaha swasta dalam menjamin kesetaraan akses faktor produksi. RUU ini, yang telah melalui proses kajian, bertujuan untuk memastikan persaingan pasar yang adil dan perlindungan hukum yang sama bagi pengusaha swasta.

Selain membahas RUU tersebut, parlemen juga memberikan perhatian khusus pada perkembangan teknologi AI di China, khususnya chatbot DeepSeek. Lou Qinjian menyebut DeepSeek sebagai contoh inovasi China yang mengadopsi teknologi 'open source', berkontribusi pada perkembangan AI global, dan menunjukkan komitmen China terhadap inovasi yang inklusif. Namun, China juga menekankan pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data, serta menolak politisasi isu sains dan teknologi.

Sebagai bagian dari komitmen global, China meluncurkan 'the Global Artificial Intelligence Governance Initiative' untuk mengatasi kesenjangan teknologi dan memastikan inovasi AI bermanfaat bagi semua negara. Hal ini menunjukkan upaya China untuk berkolaborasi internasional dalam pengembangan AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sidang parlemen ini juga menandai peringatan 70 tahun berdirinya NPC, badan legislatif terbesar di China yang memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan dan undang-undang di negara tersebut.

Rancangan undang-undang (RUU) untuk mendorong ekonomi swasta di China merupakan fokus utama dalam sidang parlemen ini. RUU ini akan mengubah kebijakan Partai Komunis China menjadi norma hukum, memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pengusaha swasta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri pengusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Juru bicara NPC menekankan pentingnya partisipasi yang adil dalam persaingan pasar dan perlindungan hukum yang setara untuk semua pelaku ekonomi.

Proses penyusunan RUU ini telah melalui beberapa tahap, diawali dengan pengajuan oleh Dewan Negara kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk kajian awal pada Desember 2024, dan kemudian ditinjau kembali pada Februari 2025. Dengan adanya RUU ini, diharapkan akan tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di China.

Perlindungan hukum yang komprehensif bagi pengusaha swasta menjadi kunci keberhasilan RUU ini. Pemerintah China berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan pesat teknologi AI di China, khususnya dengan munculnya chatbot DeepSeek, menjadi sorotan dalam sidang parlemen. DeepSeek, dengan kemampuannya yang menyaingi produk-produk Barat namun dengan biaya yang jauh lebih rendah, menjadi bukti inovasi dan daya saing teknologi China. Penggunaan teknologi 'open source' oleh DeepSeek juga mendapat apresiasi karena berkontribusi pada kemajuan AI global.

Namun, China juga menyadari pentingnya tata kelola AI yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, China meluncurkan 'the Global Artificial Intelligence Governance Initiative' untuk memastikan manfaat AI dapat diakses oleh semua negara, bukan hanya negara kaya. Inisiatif ini menunjukkan komitmen China untuk berkolaborasi internasional dalam pengembangan AI yang etis dan berkelanjutan.

China juga menegaskan komitmennya untuk melindungi privasi dan keamanan data, serta menolak politisasi isu AI. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab dan aman.

Sidang parlemen 'Dua Sesi' di China melibatkan dua badan utama: Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) dan Kongres Rakyat Nasional (NPC). CPPCC merupakan badan penasihat pemerintah yang anggotanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, sementara NPC merupakan badan legislatif dengan anggota sebanyak 2.977 orang yang dipilih melalui pemilihan umum. NPC memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang dan mengawasi pemerintahan.

Proses legislasi di China melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan RUU, kajian oleh komite terkait, pembahasan dalam sidang parlemen, hingga pengesahan menjadi undang-undang. Sistem ini telah berjalan selama 70 tahun dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Anggota NPC juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Sidang parlemen tahunan membahas berbagai isu penting, termasuk target pertumbuhan ekonomi, alokasi anggaran, dan kebijakan luar negeri. Sidang ini merupakan momen penting dalam politik domestik China dan menjadi perhatian dunia internasional.

Sepanjang tahun 2024, NPC telah membahas 39 RUU, dengan 24 diantaranya telah disahkan menjadi undang-undang. Hal ini menunjukkan produktivitas dan efisiensi badan legislatif China dalam merespon kebutuhan dan perkembangan terkini.