Pelaku Pagar Laut Ilegal di Tangerang Didenda; Menteri Trenggono Pastikan Hukum Tegak
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan para pelaku pemasangan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang akan didenda dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, tanpa izin telah membuat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, bertindak tegas. Para pelaku dipastikan akan menerima denda sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Trenggono di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2024.
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa konsekuensi hukumnya tidak main-main. Pelaku wajib membongkar pagar laut tersebut dan membayar denda. Jika ditemukan unsur pidana, kasus ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut ini tengah dilakukan di kantor KKP. Hasil pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya. Menteri Trenggono belum mau mengungkapkan identitas pelaku dan profesinya hingga pemeriksaan tuntas.
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginstruksikan Menteri Trenggono dan instansi terkait untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus pagar laut ilegal ini. Penyelidikan difokuskan pada aspek hukum agar sesuai koridor yang berlaku. Jika tidak ditemukan kepemilikan yang sah, maka area tersebut akan menjadi milik negara.
Menurut Menteri Trenggono, pembangunan di wilayah laut harus mendapatkan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Karena tidak adanya izin KKPRL, KKP bersama TNI AL, Baharkam Polri, dan Bakamla melakukan penyegelan dan identifikasi pelaku. Proses identifikasi pelaku menjadi penting karena penyegelan belum otomatis mengungkap pemilik pagar laut tersebut. Proses hukum akan terus berjalan hingga seluruh pelaku bertanggung jawab.
Kasus pagar laut ilegal ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Langkah-langkah tegas dari pemerintah diharapkan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan ruang laut secara ilegal. Penegakan hukum yang konsisten sangat krusial untuk menjaga kelestarian dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.
Ketegasan Menteri Trenggono dalam menangani kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi sumber daya laut Indonesia dan memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Dengan adanya penyelidikan tuntas dan proses hukum yang transparan, diharapkan kasus ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak. Transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik dalam proses penanganan kasus ini juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Dengan adanya sanksi tegas berupa denda dan potensi hukuman pidana, diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan ruang laut Indonesia. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dan menegakkan hukum bagi siapa pun yang melanggarnya.