Pemerintah Aceh Minta Dana Otsus Tak Dipotong, DPD RI Janji Perjuangkan

Wakil Gubernur Aceh meminta DPD RI memperjuangkan agar Dana Otonomi Khusus Aceh tidak dipotong dan bahkan ditambah, mengingat kebutuhan pembangunan dan tingginya angka kemiskinan di Aceh, sementara DPD RI menyatakan kesediaannya memperjuangkan hal tersebu

Banda Aceh, 18 Februari 2024 - Pemerintah Aceh tengah berupaya keras mempertahankan bahkan meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara langsung meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) untuk mencegah pemotongan dana tersebut. Permintaan ini disampaikan saat kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Kantor Gubernur Aceh, Senin lalu.

Fadhlullah menekankan pentingnya Dana Otsus Aceh bagi percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian di provinsi tersebut. "Kebutuhan peningkatan perekonomian dan pembangunan di Aceh masih sangat besar," ujarnya, seraya berharap DPD RI dapat memperjuangkan agar dana Otsus Aceh tidak mengalami pemotongan akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ia juga berharap agar alokasi dana tersebut justru dapat ditambah mengingat angka kemiskinan yang masih tinggi dan sejumlah sektor pembangunan yang masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga menyampaikan permohonan agar masa berlaku Dana Otsus Aceh diperpanjang. Hal ini dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Perpanjangan masa berlaku Otsus Aceh, menurutnya, akan memberikan kepastian dan stabilitas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Menanggapi permintaan Pemerintah Aceh, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid, memberikan respon positif. Ia menyatakan kesiapan DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional, termasuk memperjuangkan agar Dana Otsus Aceh tidak dipotong dan bahkan diperpanjang masa berlakunya. "Kami akan memperjuangkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur," tegas Abdul Waris.

Keputusan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 Tahun 2025 menetapkan efisiensi anggaran untuk transfer daerah ke Aceh, termasuk Dana Otsus Aceh tahun 2025, sebesar Rp156,7 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), Dana Otsus Aceh diberikan pemerintah pusat sejak 2008 hingga 2027. Besarannya pun mengalami perubahan; dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional pada periode 2008-2022, menjadi 1 persen DAU nasional sejak 2023 hingga 2027.

Potensi pemotongan dana ini menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah Aceh. Pemotongan tersebut dikhawatirkan akan menghambat berbagai program pembangunan yang tengah berjalan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berupaya semaksimal mungkin untuk melobi pemerintah pusat dan berharap dukungan penuh dari DPD RI dalam memperjuangkan haknya.

Perjuangan Pemerintah Aceh untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan Dana Otsus mencerminkan komitmen mereka dalam membangun Aceh. Dana Otsus merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Aceh. Dukungan dari DPD RI menjadi kunci penting dalam perjuangan ini, mengingat peran DPD RI sebagai representasi daerah dalam parlemen.

Keberhasilan perjuangan ini akan berdampak signifikan bagi masa depan Aceh. Dengan dukungan dana yang cukup, Aceh dapat melanjutkan pembangunan di berbagai sektor, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, proses ini patut mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh pihak yang peduli dengan kemajuan Aceh.