Pemerintah Pusat Dorong Pendekatan Ekologis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Menteri PPPA Pratikno meminta pemerintah daerah mengutamakan pendekatan ekologis dalam perencanaan pembangunan untuk mencegah bencana, menekankan pentingnya peran BPBD dalam pengawasan proyek.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyerukan kepada pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan ekologis sebagai dasar utama perencanaan pembangunan. Seruan ini disampaikan menyusul meningkatnya bencana hidrometeorologi di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mencegah pembangunan menjadi penyebab bencana, sebagaimana disampaikan Menko PMK seusai Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Bencana 2025 di Jakarta, Kamis (21/3).

Pemerintah pusat telah berkomitmen untuk mengintegrasikan pendekatan ekologis ke dalam pengambilan keputusan utama. Namun, Pratikno menekankan bahwa komitmen ini akan sia-sia tanpa pemahaman yang memadai dari pemerintah daerah. Pembangunan berkelanjutan, yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem, menjadi kunci utama. "Pemerintah pusat bekerja keras, tetapi garda terdepan mitigasi bencana adalah pemerintah daerah," tegasnya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan peningkatan jumlah bencana. Antara Januari hingga Maret 2025, tercatat 683 kejadian bencana, sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi. Bencana-bencana tersebut telah mengakibatkan dampak yang signifikan, termasuk korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur.

Pratikno menekankan pentingnya penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Gubernur, bupati, dan wali kota harus berupaya maksimal untuk meningkatkan kapasitas BPBD dalam mendorong pembangunan ekologis dan meminimalkan risiko bencana. BPBD perlu memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.

Sebagai contoh, BPBD dapat diberi wewenang untuk mempertanyakan atau memodifikasi desain proyek yang mengancam keseimbangan ekosistem. Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mencegah dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Dengan kewenangan yang lebih luas, BPBD diharapkan dapat menjadi pengawas yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Penguatan kapasitas BPBD juga meliputi peningkatan sumber daya manusia dan teknologi. Dengan sumber daya yang memadai, BPBD dapat menjalankan tugas pengawasan dan mitigasi bencana dengan lebih optimal. Hal ini akan berdampak positif pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana di daerah.

Selain penguatan BPBD, peningkatan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana juga menjadi hal yang krusial. "Kita tidak boleh hanya membicarakan risiko bencana ketika bencana terjadi. Ini harus menjadi perhatian sejak awal dalam setiap kebijakan pembangunan," kata Pratikno. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Pendekatan edukatif yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Selain itu, penting juga untuk membangun sistem peringatan dini yang efektif dan responsif.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan dapat lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Kesimpulannya, pendekatan ekologis dalam pembangunan daerah merupakan langkah penting untuk mencegah bencana dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penguatan peran BPBD dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci keberhasilan upaya ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat mengurangi risiko bencana dan membangun masa depan yang lebih aman dan lestari.