Pemkab Aceh Barat Wajibkan Kepala OPD Tanda Tangani Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mewajibkan kepala OPD menandatangani perjanjian kinerja untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN dalam memberikan pelayanan publik terbaik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menandatangani perjanjian kinerja. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, pada Jumat lalu di Meulaboh.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Penandatanganan perjanjian tersebut bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebagai komitmen nyata untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Barat. Bupati Tarmizi menekankan pentingnya komitmen ini dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah.

Bupati Tarmizi menjelaskan bahwa perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong seluruh ASN di Aceh Barat untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan mereka. Ia berharap kebijakan ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Menurut Bupati Tarmizi, perjanjian kinerja ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja ASN. Dengan adanya perjanjian ini, setiap kepala OPD akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja yang telah disepakati. Hal ini akan mendorong mereka untuk bekerja lebih optimal dan inovatif.

Evaluasi kinerja yang objektif menjadi kunci keberhasilan program ini. Bupati menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara transparan dan adil, mempertimbangkan aspek profesionalisme, inovasi, dan kedisiplinan kerja. Ia menekankan bahwa penilaian semata-mata berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan isu atau bisikan yang tidak berdasar.

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan ASN sebagai contoh bagi masyarakat. ASN diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Bupati Tarmizi juga menyoroti pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar OPD dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Ia mendorong terciptanya "super tim" yang solid dan mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Aceh Barat. Kolaborasi antar instansi pemerintahan dinilai sangat penting untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa saat ini, pemerintah dan ulama bersatu dalam komitmen untuk membangun Aceh Barat dengan orientasi hasil yang konkret dan terukur. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya perjanjian kinerja ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik di Aceh Barat. Evaluasi kinerja yang objektif dan transparan, serta komitmen dari seluruh ASN, akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Semoga dengan adanya komitmen bersama ini, Aceh Barat dapat terus berkembang dan menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.

"Penandatanganan perjanjian kinerja ini diharapkan menjadi pendorong bagi seluruh ASN di Aceh Barat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Bupati Aceh Barat Tarmizi.