Pemkab Bangkalan Ubah Sistem Distribusi Pupuk Subsidi untuk Cegah Penyimpangan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengubah sistem penyaluran pupuk bersubsidi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mencegah penyimpangan dan sesuai Perpres Nomor 6 Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, melakukan perubahan signifikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Perubahan ini bertujuan mencegah penyimpangan dan memastikan pupuk tepat sasaran kepada petani. Sistem baru ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi.

Perubahan sistem distribusi pupuk bersubsidi ini diumumkan oleh Kepala Bidang Prasarana-Sarana pada Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Pemkab Bangkalan, Hendry Kusuma Karyadinata, pada Kamis, 20 Februari 2025. Beliau menekankan bahwa langkah ini merupakan upaya pencegahan penyimpangan yang selama ini berpotensi merugikan petani Bangkalan.

Sebelumnya, pupuk bersubsidi didistribusikan melalui jalur perusahaan pupuk ke kios pengecer, kemudian baru ke petani. Namun, sistem baru ini akan menyalurkan pupuk langsung dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Hal ini diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani yang berhak menerimanya.

Perubahan sistem distribusi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Pasal 12 ayat 2 Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penerima pupuk subsidi pada titik serah adalah Gapoktan, Kelompok Pebudidaya Ikan (Pokdakan), pengecer, dan koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk. Badan atau organisasi tersebut bertanggung jawab mendistribusikan pupuk hingga ke petani.

"Kalau dulu distribusi dari perusahaan pupuk ke kios, baru ke petani. Kalau sekarang dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai produsen langsung ke gabungan kelompok tani," jelas Hendry Kusuma Karyadinata. Pemkab Bangkalan telah melakukan sosialisasi kepada para kelompok tani terkait perubahan sistem distribusi ini untuk memastikan pemahaman dan kelancaran proses penyaluran pupuk.

Hendry menambahkan bahwa kuota pupuk subsidi di Kabupaten Bangkalan untuk musim tanam 2025 mengalami penurunan dibandingkan musim tanam 2024. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya serapan pupuk bersubsidi pada musim tanam sebelumnya. Kuota pupuk subsidi di Kabupaten Bangkalan untuk musim tanam 2025 sebanyak 40.883 ton, lebih sedikit dibanding kuota pada musim tanam 2024 yang mencapai 42.997 ton.

Kabupaten Bangkalan memiliki 1.305 kelompok tani yang tersebar di 273 desa dan 8 kelurahan di 18 kecamatan. Jumlah kelompok tani yang cukup besar ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan sistem baru ini diharapkan distribusi pupuk akan lebih efisien dan transparan.

Dengan perubahan sistem distribusi ini, diharapkan penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Bangkalan akan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir potensi penyimpangan yang merugikan petani. Sosialisasi yang telah dilakukan diharapkan dapat membantu kelancaran proses adaptasi sistem baru ini oleh para petani di Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan pupuk subsidi sampai kepada petani yang berhak menerimanya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bangkalan.