Pemkab Bengkayang Efisiensikan Anggaran: Kurangi Seremonial, Fokus pada Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengurangi kegiatan seremonial dan biaya perjalanan dinas untuk efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas, termasuk layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mengambil langkah efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan seremonial dan memangkas biaya perjalanan dinas hingga 50 persen. Keputusan ini diambil untuk memprioritaskan pendanaan pada program-program pemerintah daerah yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menjelaskan kebijakan ini di Bengkayang, Senin (10/3).

"Hasil efisiensi akan difokuskan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang bersifat urgen," kata Bupati Darwis. Langkah ini berdampak pada beberapa proyek infrastruktur fisik yang tercantum dalam APBD Murni 2025, yang terpaksa ditunda pelaksanaannya. Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab Bengkayang dan HUT Kemerdekaan RI pun disederhanakan, hanya berupa apel bersama dan kunjungan ke rumah adat, tanpa perlombaan dan kegiatan seremonial lainnya.

"Nanti tidak ada lagi perayaan yang terlalu mewah, kita tetap memperingati dengan apel bersama setelah itu mengunjungi rumah adat. Tidak lagi ada perayaan seperti tahun sebelumnya dengan banyaknya kegiatan perlombaan dan seremonial," ujar Bupati Darwis. Ia memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja dan pelayanan publik.

Pemkab Bengkayang melakukan pergeseran anggaran, menyesuaikan penerimaan dan belanja daerah, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur dan Dana Alokasi Umum Spesifik Grand (DAU SG) untuk infrastruktur dan irigasi. Pemerintah pusat menarik kembali anggaran tersebut, mengakibatkan pemangkasan transfer anggaran untuk Bengkayang sebesar Rp78 miliar pada tahun ini.

"Penarikan anggaran ini guna pembiayaan kegiatan strategis pemerintah pusat, termasuk program pemerintah daerah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)," jelas Bupati Darwis. Akibatnya, beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai dari sumber tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bupati berharap, program pemerintah pusat terkait infrastruktur, khususnya ketahanan pangan dan layanan dasar, tetap berjalan meskipun tidak melalui APBD Bengkayang. Pemerintah daerah berupaya mencari solusi alternatif untuk memastikan kelancaran program-program tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkayang, Yustianus, menambahkan bahwa untuk mendukung efisiensi anggaran, Pemkab Bengkayang meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer untuk menghemat penggunaan listrik, air, dan pendingin ruangan (AC) kantor.

"ASN dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mendukung langkah-langkah efisiensi mulai dari penghematan AC, listrik, air, dan pengurangan penggunaan plastik, dan hal-hal lainnya sehingga dapat tercipta penggunaan anggaran yang lebih efisien dan bermanfaat," ucapnya. Selain itu, Pemkab Bengkayang membatasi belanja honorarium dengan membatasi jumlah tim dan besaran honorarium sesuai Perpres mengenai standar harga satuan regional.

Langkah lain yang diambil adalah mengurangi belanja pendukung yang tidak terukur output-nya, memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik, dan lebih selektif dalam memberikan hibah. Pemkab Bengkayang juga melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

Dengan berbagai upaya efisiensi ini, Pemkab Bengkayang berupaya untuk tetap memberikan pelayanan publik yang optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran. Fokus utama tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.