Pemkab Dompu Rembuk Warga Jelang Bongkar Rumah PPKT: Rp17,3 Miliar Digelontorkan

Dinas Perkim Dompu menggelar rembuk warga untuk persiapan pembongkaran 86 rumah dalam program PPKT di Desa Soro, dengan total anggaran Rp17,3 miliar.

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, tengah bersiap melaksanakan program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di kawasan Doro Karama II, Desa Soro, Kecamatan Kempo. Program ini melibatkan 86 Kepala Keluarga (KK) yang akan mendapatkan manfaat dari dana alokasi khusus (DAK) senilai total Rp17,3 miliar. Proses ini diawali dengan rembuk warga yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Dompu pada Minggu, 23 Februari 2024, untuk mensosialisasikan tahapan pembongkaran rumah-rumah tersebut.

Dalam rembuk warga tersebut, Plt. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Dompu, Miftahul Su'adah, menyampaikan beberapa poin penting. Ia menjelaskan secara detail mengenai timeline kegiatan, jadwal pembongkaran, segmentasi penanganan, teknis alternatif pembongkaran, dan besaran biaya tunjangan hunian yang akan diterima warga. Kehadiran PLN dalam rembuk warga juga turut memastikan kesiapan dalam hal pemutusan aliran listrik sebelum pembongkaran dimulai. "Seluruh aktivitas pembongkaran akan diawali dengan pemutusan arus listrik oleh PLN," tegasnya.

Proses pembongkaran sendiri ditargetkan selesai pada akhir Maret 2024 untuk segmen I, sementara segmen II dan III ditargetkan selesai pada pekan kedua April 2024. Tidak ada waktu jeda antara segmen, memastikan program berjalan sesuai jadwal. Miftahul Su'adah, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bupati, menjelaskan bahwa pembongkaran akan dilakukan dengan dua pilihan, yaitu secara individu atau gotong royong, dengan kesepakatan bersama warga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan.

Rembuk warga ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada warga mengenai tahapan-tahapan pembongkaran rumah mereka. Sosialisasi ini mencakup penjelasan rinci mengenai jadwal, teknis, dan alternatif pembongkaran, serta besaran biaya tunjangan hunian yang akan mereka terima. Hal ini dilakukan untuk memastikan warga memahami dan menerima proses tersebut dengan baik.

Selain itu, PLN juga memberikan sosialisasi mengenai pembongkaran dan pengamanan aset milik warga, termasuk besaran biaya untuk pemasangan listrik baru setelah pembongkaran selesai. Keterlibatan PLN dalam sosialisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proses pembongkaran dan kenyamanan warga setelahnya.

Dengan adanya dua pilihan metode pembongkaran, baik secara individu maupun gotong royong, diharapkan warga dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi dan kesepakatan mereka. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan dan keinginan warga.

Program PPKT di kawasan Doro Karama II ini menelan anggaran sebesar Rp17,3 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari dua sumber, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12,3 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dompu sebesar Rp5 miliar. Program ini akan mencakup area seluas 2,28 hektare di pesisir Kecamatan Kempo.

Besarnya anggaran yang dialokasikan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Dompu dalam upaya pengentasan kawasan kumuh di wilayah tersebut. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak huni.

Dengan adanya rembuk warga dan sosialisasi yang menyeluruh, diharapkan proses pembongkaran rumah dalam program PPKT ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Kerjasama antara pemerintah, PLN, dan warga menjadi kunci keberhasilan program ini.

Proses pembongkaran yang terencana dan transparan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dan memastikan warga menerima manfaat program dengan maksimal. Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan keberhasilan program ini hingga selesai.