Pemkab Mentawai Optimalkan Ketahanan Pangan di Pulau Sipora: Luas Lahan Pertanian Diperluas

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berupaya meningkatkan ketahanan pangan di Pulau Sipora dengan perluasan lahan pertanian padi gogo dan jagung seluas 895 hektare, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Mentawai, 17 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, serius menggenjot program ketahanan pangan. Fokus utamanya? Pulau Sipora. Langkah konkrit yang diambil adalah dengan perluasan lahan pertanian padi gogo dan jagung dalam skala besar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hatisama Hura, mengumumkan rencana ambisius ini pada Senin lalu di Mentawai. Pemkab telah mengajukan proposal ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk membuka lahan seluas 895 hektare guna mendukung program ketahanan pangan ini. Ini merupakan upaya signifikan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar.

Hura menjelaskan, lahan seluas 895 hektare tersebut akan dibagi untuk dua kecamatan besar di Kepulauan Mentawai. Di Kecamatan Sipora Utara, pengembangan padi gogo ditargetkan mencapai 79 hektare, sementara jagung akan ditanam minimal 20 hektare per desa. Target yang cukup besar ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi pangan di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Kecamatan Sikakap, alokasi lahan untuk padi gogo lebih luas, yaitu 179 hektare. Sama seperti di Sipora Utara, penanaman jagung juga akan dilakukan minimal 20 hektare per desa. Strategi ini menunjukkan komitmen Pemkab Mentawai untuk mengembangkan pertanian secara merata di wilayahnya.

Hura menekankan pentingnya program ini sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di Kepulauan Mentawai. Selama ini, daerah kepulauan ini sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar. Dengan memanfaatkan lahan kering yang tersedia, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan, menciptakan kemandirian pangan.

"Kami berharap program ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan di Kepulauan Mentawai, yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah," ujar Hatisama Hura.

Pemkab Mentawai tidak akan berjalan sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kelompok tani, penyuluh pertanian, dan instansi terkait lainnya akan dilibatkan secara aktif. Pendampingan dan pelatihan intensif akan diberikan kepada petani agar mereka dapat mengelola lahan dengan baik dan menerapkan teknik budidaya yang efektif.

Selain itu, dukungan infrastruktur pertanian dan akses pasar juga menjadi prioritas. Hal ini penting agar hasil pertanian dapat terserap dengan baik dan memberikan keuntungan maksimal bagi para petani. Pemkab Mentawai menyadari bahwa keberhasilan program ini bergantung pada dukungan menyeluruh terhadap petani.

Dengan optimalisasi lahan pertanian ini, Pemkab Mentawai optimistis dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Lebih dari itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah strategis menuju kemandirian pangan di Kepulauan Mentawai.

"Pemanfaatan lahan kering meningkatkan produksi pertanian, karena berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi petani lokal serta memperkuat sektor pertanian di daerah kepulauan," tambah Hatisama Hura. Program ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah kepulauan lainnya dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan.