Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025

Pemerintah Kota Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang telah bekerja lebih dari dua tahun mulai Mei atau Juni 2025, sebagai solusi atas aturan terbaru terkait pengangkatan honorer.

#planetantara
Pemkab HST Terapkan Outsourcing untuk Akomodir Pegawai Non-ASN

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) akan menerapkan skema outsourcing untuk mengakomodir pegawai non-ASN setelah pemerintah pusat melarang rekrutmen honorer mulai Maret 2025.

Sumber Antara
Pemprov Babel Stop Kontrak 150 Honorer: Aturan Baru Jadi Kendala

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghentikan kontrak 150 pegawai honorer karena tak lolos CPNS 2024 dan tak terdaftar di BKN, membuka peluang solusi lewat tenaga alih daya.

Sumber Antara
Pemprov Babel Stop Kontrak 150 Honorer: Aturan Baru Jadi Kendala

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghentikan kontrak 150 pegawai honorer karena tak lolos CPNS 2024 dan tak terdaftar di BKN, membuka peluang solusi lewat tenaga alih daya.

Sumber Antara
HST Kekurangan 4.750 ASN: Dampak dan Solusi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak.

Sumber Antara
Honorer Desak DPR RI Tetapkan Status PPPK Penuh Waktu

Ribuan tenaga honorer menggelar aksi di depan DPR RI, menuntut perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) penuh waktu dan mengancam mogok kerja jika tuntutan tak dipenuhi dalam sebulan.

konten ai
Gaji Honorer Lombok Timur Tertunda: Menunggu Regulasi Pusat

Pembayaran gaji tenaga honorer di Lombok Timur tertunda selama dua bulan karena menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait pembayaran gaji non-ASN.

#planetantara
Pemkab Penajam Paser Utara Buka Peluang Honorer Jadi PJLP

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menawarkan solusi bagi tenaga honorer yang terdampak UU ASN 2023 dengan mengakomodasi mereka dalam program Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) melalui e-katalog.

konten ai
Imbauan Pemkot Bengkulu: Bijak Gunakan Layanan Darurat 112

Pemkot Bengkulu mengimbau warga untuk bijak menggunakan layanan darurat 112, karena dari 13.746 panggilan pada 2024, hanya 106 yang benar-benar darurat, sehingga menghambat respons cepat terhadap situasi kritis.

KotaBengkulu
Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Karyawan Honorer Akibat Efisiensi Anggaran 2025

Pemerintah memastikan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan honorer di kementerian dan lembaga negara meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun untuk APBN 2025.

konten ai
625 Honorer Pemkot Sorong Segera Diangkat Jadi PPPK

Pemerintah Kota Sorong berupaya mengakomodasi 625 honorer daerah lewat jalur PPPK dengan melengkapi berkas administrasi untuk diajukan ke BKN, mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan honorer.

Sumber Antara
250 Operator Sekolah di HST Terancam PHK, Pemkab Cari Solusi

Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) berupaya mencari solusi untuk mencegah PHK massal terhadap 250 operator sekolah menyusul aturan baru UU ASN yang melarang pembayaran gaji honorer lewat APBD.

#planetantara
Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Tenaga Honorer Meski Ada Efisiensi Anggaran

Pemerintah memastikan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) meskipun ada efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun untuk APBN dan APBD 2025.

konten ai