Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025

Pemerintah Kota Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang telah bekerja lebih dari dua tahun mulai Mei atau Juni 2025, sebagai solusi atas aturan terbaru terkait pengangkatan honorer.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengambil langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Mulai Mei atau Juni 2025, Pemkot Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang telah bekerja lebih dari dua tahun dan keahliannya masih dibutuhkan. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap aturan pemerintah pusat yang membatasi pengangkatan honorer.

Keputusan ini diumumkan oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, pada Senin, 3 Maret 2024. Menurut Eko, penggunaan outsourcing ini akan diterapkan pada posisi-posisi penting seperti supir, penjaga malam, dan petugas kebersihan (cleaning service). Hal ini dilakukan karena anggaran untuk PTT pada belanja dan jasa mengalami perubahan regulasi.

Langkah ini diambil setelah Pemkot Bengkulu melakukan pembahasan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Pembahasan tersebut difokuskan pada pengalihan dana belanja dan jasa ke pihak ketiga sebagai penyedia tenaga kerja alih daya. Proses pendataan terhadap pegawai yang akan dialihkan ke sistem outsourcing sedang dilakukan.

Pemkot Bengkulu menegaskan bahwa penerapan sistem outsourcing ini merupakan solusi atas terbatasnya kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan menggunakan jasa pihak ketiga, Pemkot Bengkulu dapat tetap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai OPD tanpa melanggar aturan pemerintah yang berlaku.

Eko Agusrianto menjelaskan bahwa posisi-posisi yang akan dialihkan ke outsourcing merupakan bagian penting dalam operasional setiap OPD. Oleh karena itu, Pemkot Bengkulu saat ini sedang menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan sistem outsourcing ini. Proses perencanaan dan penganggaran ini akan memastikan kelancaran transisi ke sistem baru.

Tahun 2025 menjadi batas akhir masa transisi bagi pemerintah daerah dalam mengangkat PTT atau honorer. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan langkah antisipatif Pemkot Bengkulu untuk menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru dan memastikan kelangsungan operasional pemerintahan.

Pemkot Bengkulu berkomitmen untuk melaksanakan transisi ke sistem outsourcing secara terencana dan terukur. Proses pendataan pegawai yang akan dialihkan ke sistem outsourcing sedang dilakukan secara intensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Selain itu, Pemkot Bengkulu juga akan berkoordinasi dengan pihak ketiga yang akan ditunjuk sebagai penyedia jasa outsourcing. Kerjasama ini akan diatur dalam kontrak yang jelas dan transparan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak terjamin. Pemkot Bengkulu akan memastikan bahwa pihak ketiga yang dipilih memiliki reputasi baik dan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan operasional pemerintahan di Kota Bengkulu tetap berjalan dengan lancar dan efektif. Pemkot Bengkulu juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilannya.

"Memang sekarang anggaran untuk PTT pada belanja dan jasa, tetapi ada aturan untuk (PTT) yang bekerja kurang dari dua tahun tidak memungkinkan lagi, tetapi mereka bisa diakomodir sesuai kebutuhan seperti supir, penjaga malam, cleaning service dan lainnya akan menggunakan jasa pihak ketiga," jelas Eko Agusrianto.

Penerapan sistem outsourcing ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi Pemkot Bengkulu dalam mengelola tenaga kerja, sekaligus mematuhi regulasi pemerintah yang berlaku.