Pemkot Tangerang Integrasikan Pengawas Sekolah ke Jabatan Fungsional Guru

Pemerintah Kota Tangerang mengintegrasikan jabatan pengawas sekolah ke dalam jabatan fungsional guru sesuai Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas birokrasi.

Tangerang, 14 Februari 2024 - Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) Tangerang melakukan perubahan signifikan dalam struktur kepegawaian di sektor pendidikan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, mengumumkan penggabungan jabatan pengawas sekolah, seperti pamong belajar dan penilik, ke dalam jabatan fungsional guru. Kebijakan ini mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 21 Tahun 2024.

Menurut Sekda Herman, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menghilangkan kesenjangan dan meningkatkan motivasi serta profesionalitas para guru. "Sehingga ini menjadi langkah strategis dalam menghapus kesenjangan, sekaligus meningkatkan motivasi dan profesionalitas para guru," ujarnya dalam sosialisasi kebijakan Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 di Tangerang, Kamis lalu. Sosialisasi ini penting untuk memastikan pemahaman yang sama di seluruh pihak terkait implementasi kebijakan baru ini.

Peraturan ini membawa perubahan besar dalam tata kelola jabatan fungsional guru, meliputi pengelolaan karier, sistem penugasan, dan mekanisme penilaian kinerja. Herman menekankan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan kebijakan ini secara optimal. "Ada regulasi baru terkait penguatan tata kelola jabatan fungsional guru, yang mencakup aspek pengelolaan karier guru, sistem penugasan, serta mekanisme penilaian kinerja guru di masa mendatang. Dan hal ini perlu dipahami bersama dan dilaksanakan sebaik-baiknya," jelasnya.

Tujuan utama kebijakan ini adalah menyederhanakan regulasi dan struktur jabatan yang tumpang tindih. Dalam konteks pendidikan, langkah ini bertujuan untuk menciptakan jabatan fungsional guru yang lebih fleksibel dan efektif. Dengan demikian, diharapkan birokrasi menjadi lebih agile dan efektif dalam merespon kebutuhan pendidikan modern.

Penyederhanaan jabatan fungsional ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya manusia (SDM). Proses pembinaan karier menjadi lebih efisien dan mampu memenuhi tuntutan pendidikan masa kini. Pemkot Tangerang berharap kebijakan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tangerang.

Sekda Herman berharap sosialisasi yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi baru ini. Sosialisasi juga diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan teknis dan kebijakan, terutama terkait masa transisi setelah berlakunya Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024. "Kami berharap para narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi ini, serta menjawab berbagai permasalahan kebijakan dan teknis, terutama terkait masa transisi pasca-diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2024,” ujarnya.

Integrasi jabatan pengawas sekolah ke dalam jabatan fungsional guru merupakan bagian dari upaya Pemkot Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Dengan sistem yang lebih efisien dan fleksibel, diharapkan kualitas guru dan proses pembelajaran akan semakin meningkat.

Perubahan ini menandai langkah maju Pemkot Tangerang dalam modernisasi sistem kepegawaian di sektor pendidikan. Integrasi jabatan pengawas sekolah ke dalam jabatan fungsional guru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan profesionalisme dalam dunia pendidikan Kota Tangerang. Implementasi yang efektif dari Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 akan menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.