Pemprov Kepri Anggarkan Rp5 Miliar untuk Perawatan Gedung Kantor Gubernur

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Rp5 miliar dari APBD 2025 untuk perawatan gedung perkantoran Gubernur di Dompak, Tanjungpinang, guna memastikan kenyamanan dan keamanan ASN.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Dana tersebut diperuntukkan bagi pemeliharaan gedung-gedung pemerintahan di pusat perkantoran Gubernur Kepri yang terletak di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan (PUPRP) Kepri, Rodi Yantari, pada Selasa lalu di Tanjungpinang. Pemeliharaan ini merupakan langkah penting untuk menjamin kenyamanan dan keamanan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan tersebut.

Menurut Rodi Yantari, kegiatan pemeliharaan gedung akan dilakukan secara bertahap. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan menyeluruh diperkirakan mencapai Rp20 miliar. "Mulai tahun ini dilakukan pemeliharaan gedung secara bertahap hingga selesai, sehingga ke depan ASN bisa bekerja dengan aman dan nyaman," jelas Rodi. Pernyataan ini menekankan komitmen Pemprov Kepri untuk memberikan lingkungan kerja yang optimal bagi para ASN.

Urgensi pemeliharaan gedung ini didasari oleh kondisi perkantoran Gubernur di Dompak yang terdiri dari gedung A, B, dan C. Gedung-gedung tersebut, yang telah dibangun sejak tahun 2010, belum pernah mendapatkan perawatan yang komprehensif. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga membahayakan keselamatan dan kesehatan para ASN yang bertugas di dalamnya.

Rodi Yantari menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pemeliharaan gedung. Kegiatan ini meliputi perbaikan atap dan plafon yang mengalami kerusakan, perbaikan saluran drainase yang tersumbat, perbaikan toilet yang rusak dan kotor, serta pengecatan ulang atap dan dinding bangunan. Semua pekerjaan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan estetika gedung perkantoran tersebut.

Pemilihan pekerjaan perbaikan yang akan dilakukan mempertimbangkan kondisi gedung yang sudah cukup lama dan belum pernah dilakukan perawatan secara menyeluruh. Prioritas diberikan pada bagian-bagian yang kritis dan berpotensi membahayakan, seperti perbaikan atap dan saluran drainase. Pengecatan ulang diharapkan dapat meningkatkan estetika dan kenyamanan lingkungan kerja.

Dengan adanya perawatan ini, diharapkan kondisi gedung dapat kembali optimal dan memberikan kenyamanan bagi para ASN. Lingkungan kerja yang nyaman dan aman akan berdampak positif pada produktivitas dan kinerja para pegawai.

Pemeliharaan gedung perkantoran pemerintah ini bertujuan untuk menjaga kondisi gedung tetap laik fungsi, aman, nyaman, dan fungsional bagi seluruh pegawai. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kepri untuk memberikan lingkungan kerja yang kondusif bagi ASN. "Ini juga penting untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, serta memastikan standar lingkungan kantor terus terpenuhi," ungkap Rodi Yantari.

Selain itu, pemeliharaan gedung juga diharapkan mampu menjaga keandalan bangunan, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan mengurangi biaya jangka panjang. Pencegahan kerusakan sejak dini akan jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan melakukan perbaikan besar-besaran di kemudian hari. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga aset pemerintah.

Dengan perawatan berkala, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat bertahan lebih lama dan tetap berfungsi optimal dalam mendukung kinerja pemerintahan di Kepulauan Riau. Ini juga menunjukkan komitmen Pemprov Kepri dalam pengelolaan aset pemerintah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran Rp5 miliar untuk pemeliharaan gedung perkantoran Gubernur di Dompak merupakan langkah strategis Pemprov Kepri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas ASN. Pemeliharaan bertahap ini menunjukan perencanaan yang matang dan komitmen jangka panjang untuk menjaga aset pemerintah.